JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemerintah tengah menyiapkan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk untuk tenaga kesehatan (nakes).

Anas menyebut rekrutmen PPPK tenaga kesehatan ini sebagai komitmen pemerintah memperkuat pelayanan dasar bagi warga. Tenaga kesehatan berperan penting dalam mendukung program prioritas Presiden Jokowi.

“Seperti soal kemiskinan, beririsan dengan kesehatan. Juga yang pasti soal penurunan prevalensi stunting, penurunan angka kematian ibu dan bayi, dan sebagainya,” jelas Anas dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (11/9/2022).

“Maka kita harus bekerja cepat dan tepat, karena soal tenaga kesehatan ini kita bicara bukan hanya soal jumlah, tetapi juga sebarannya, pemerataannya mengingat ada ketimpangan sebaran nakes. Sehingga penataan tenaga kesehatan harus Indonesia sentris,” sambungnya.

Mantan Bupati Banyuwangi dua periode ini mengatakan, persiapan mesti tuntas karena jelang akhir September 2022 harus sudah masuk tahap rekrutmen PPPK. Kemenpan-RB bakal memperkuat koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah.

Terkait ini, pihaknya akan menggelar rapat dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam 1-2 hari ke depan.

Menteri yang juga politisi PDI Perjuangan ini pun menegaskan, pemetaan dan inventarisasi tenaga kesehatan non-ASN yang dilakukan pemerintah harus disampaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat.

Sebagai solusi penataan tenaga kesehatan non-ASN, pemerintah akan mempercepat validasi data, menyiapkan kebijakan afirmasi bagi tenaga non-ASN, serta mekanisme seleksi yang akan dilakukan.

“Misalnya soal afirmasi, diprioritaskan kepada mereka yang nanti dihitung dari masa kerja dan usia. Validasi data juga kita pastikan lagi, maksimal awal pekan ini sudah tuntas,” jelas Anas. (red/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS