MALANG – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika minta Pemerintah Kota Malang mencari strategi jitu untuk bisa menekan angka sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa). Pasalnya selama lebjh dari 3 tahun ke belakang, Silpa Kota Malang tercatat sangat tinggi.

Capaian Silpa 2021, sebesar Rp 484 miliar, atau turun dibandingkan tahun 2020 lalu yang mencapai Rp 567 miliar. Meski Silpa turun, serapan anggaran pendapatan dan belanja dinilai masih kurang dan belum optimal.

Oleh sebab itu, Made menyebut Pemkot Malang sampai dengan pelaksanaan tahun anggaran 2021 masih belum bisa memaksimalkan serapan APBD. Serapan yang dilakukan masih kurang karena selama 3 tahun ke belakang selalu menghasilkan Silpa diatas Rp 300 miliar.

“Setidaknya serapan APBD Pemkot Malang setiap tahun di angka 90 persen. Jika kurang maka ya harus dievaluasi,” kata Made Riandiana Kartika di Kota Malang, Minggu (12/6/2022).

Setelah mendengarkan dan melihat hasil pertanggungjawaban APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2021 ini, pihaknya bersama dengan 45 anggota DPRD lainnya akan memperhatikan secara seksama serapan di setiap OPD Kota Malang.

Melalui setiap komisi yang ada, harapannya nanti akan bisa menganalisis secara detail OPD yang serapan anggarannya masih rendah dan bisa ditingkatkan ke depannya.

“Apa kendalanya nanti, nah ini penting karena kita setelah ini akan membahas 2023 supaya tidak terulang lagi kesalahan yang sama,” ujarnya.

Tentunya, Silpa Kota Malang seharusnya dapat terserap diatas 90 persen. Pihaknya juga akan memperdalam hal ini melalui bimbingan teknis dengan minta narasumber untuk laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan nanti mengundang BPK.

“Kita cuma 83 persen untuk belanja, Itu sebenarnya masih kurang, meski untuk Kota Malang angka itu rata-rata sudah bagus. untuk BPK itu kaitannya dengan temuan BPK Jatim terhadap Kota Malang, Sehingga Dewan bisa memfungsikan di pengawasannya,” jelas Made. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS