Selasa
21 Juli 2026 | 10 : 23

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Dinilai Tak Penting, Fraksi PDI Perjuangan Banyuwangi Tolak Usulan Raperda Janda

PDIP-Jatim-Ficky-Septalinda-03062022

BANYUWANGI – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda, menolak secara tegas tentang wacana peraturan daerah (Perda) tentang janda. Menurutnya, usulan tersebut tidak penting.

“Kita tidak akan mungkin sepakat dengan inisiatif Raperda itu. Karena itu bukan urusan program dan solusi, dan lagi wacana tersebut tidak penting,” ujar Ficky saat dikonfirmasi, Kamis (2/6/2022).

Sekertaris DPC PDI Perjuangan Banyuwangi tersebut menjelaskan, secara administrasi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Banyuwangi belum menerima usulan inisiatif tentang Raperda Janda. Namun jika usulan itu masuk pihaknya akan secara tegas menolak.

“Seperti yang saya tekankan tadi, wacana Raperda Janda tidak menjadi penting. Harusnya yang lebih didahulukan adalah bagaimana dewan menjalankan 3 fungsinya. Yakni budgeting, controlling, dan legislasi,” jelas Ficky.

Ficky juga menyampaikan, tiga fungsi dewan merupakan pakem dalam mengawal perencanaan dan program strategis pemerintah daerah. Dicontohkan, jika Raperda Janda yang katanya untuk menjamin kesejahteraan para janda tersebut dapat dimasukan dalam usulan Raperda Pengarus Utamaan Gender (PUG) yang akan digodok menjadi Perda.

Menurutnya, langkah cepat dan tepat dalam pembahasan Perda PUG tersebut penting untuk segera dilakukan, mengingat keberadaan Perda PUG ini sendiri merupakan mandatori dari pemerintah pusat.

“Usulan Perda Janda ini dapat dimasukan dalam Perda PUG, sebab itu akan menjadi tolak ukur sejauh mana pemerintah daerah melakukan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender di semua SKPD,” tuturnya.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi itu, berharap para pihak yang mengusulkan Raperda Janda ini bisa lebih bijak dalam menyusun perencanaan program dan anggaran. Menurutnya, poligami bukan menjadi prioritas dalam usulan Raperda Janda.

“Namun yang utama adalah perlindungan dan pemberdayaan. Lebih menitik beratkan pada upaya pemerintah dalam memberikan kehidupan yang layak bagi janda,” tandasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Baktiono Dorong Pemkot Surabaya Proaktif Cari Pimpinan Perumda yang Kompeten

Anggota Komisi B DPRD Surabaya Baktiono meminta Pemkot Surabaya proaktif mencari figur profesional berkompeten ...
HEADLINE

Hasto: Program MBG Lebih Efektif Jika Libatkan Warung dan UMKM Lokal

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai Program Makan Bergizi Gratis akan lebih efektif jika melibatkan ...
KRONIK

Dongkrak UMKM, Business Matching BEC x SCF Capai Rp 1,22 Miliar

BANYUWANGI – Kolaborasi Banyuwangi Ethno Carnival (BEC) yang digelar Pemkab Banyuwangi dan Sekarkijang Creative ...
EKSEKUTIF

Bupati Gresik Cup 2026, Wadah Menjaring dan Mengasah Kemampuan Atlet

GRESIK – Sebanyak 1.413 atlet resmi memulai persaingan di Bupati Gresik Cup 2026. Ajang ini sebagai wadah menjaring ...
UMKM

DPRD Kabupaten Pasuruan Kemas Produk UMKM Jadi Oleh-oleh untuk Tamu Kedinasan

KABUPATEN PASURUAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan komitmen nyata ...
KRONIK

RedTalks Segera Hadir, Ajak Generasi Muda Kupas Nasionalisme di Era Modern

SURABAYA – Di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital, makna nasionalisme terus ...