SURABAYA – Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, menyatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bakal mengoptimalkan belanja barang dan jasa yang berasal dari produk lokal unggulan untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.

“Sesuai dengan tema APBD 2022, yaitu Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, maka kita juga berikan perhatian lebih untuk pelaku UMKM sebagai ujung tombak upaya pemulihan,” kata Cak Ji, sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, sesuai arahan Wali Kota Eri Cahyadi, Pemkot Surabaya telah mengalokasikan 40 persen dari pagu belanja barang dan jasa untuk dibelanjakan produk unggulan UMKM lokal. Apabila Rp 10,4 triliun, sekira Rp 2 triliun dibelanjakan menggunakan produk UMKM.

“Kalau produk lokal, khususnya warga Surabaya bisa, kenapa cari yang lain. Kita bisa belanja makanan minuman untuk rapat, pengadaan seragam pegawai, maupun sekolah yang melibatkan UMKM konveksi,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menjelaskan, optimalisasi aplikasi e-peken yang telah merangkul 1.737 merchant atau pedagang resmi terus dilakukan penyempurnaan fitur dan dikoneksikan dengan website e-katalog lokal milik LKPP.

“Kita menyambut dengan antusias dan menjalankan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah mendorong agar pemerintah dan pemerintah daerah (pemda) seluruh Indonesia untuk meningkatkan jumlah produk unggulan daerah masing-masing untuk bisa masuk ke dalam e-katalog produk lokal yang disusun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Dalam Pengarahan Presiden RI dan Evaluasi Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Jakarta Convention Center pada Selasa kemarin, Presiden Joko Widodo mengatakan, baru 46 dari 514 pemerintah kabupaten/kota yang memiliki e-katalog lokal. 

Presiden Joko Widodo pun mendorong agar jumlah ini terus ditingkatkan, sehingga target satu juta produk lokal dalam e-katalog bisa tercapai. Terlebih syarat pengajuan e-katalog tersebut sudah disederhanakan oleh LKPP. (dhani/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS