TULUNGAGUNG – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi mendorong semua pihak, khususnya semua kepala daerah di provinsi ini, tidak mengendorkan semangat dalam upaya menurunkan angka stunting.

Semangat kebersamaan dalam menurunkan angka stunting ini, kata Kusnadi, untuk mendukung upaya pemerintahan Presiden Jokowi yang menargetkan prevalensi stunting sebesar 14 persen di tahun 2024.

Secara nasional, sebut Kusnadi, kasus kondisi kurang gizi kronis saat ini persentasenya di kisaran 24,4 persen. Sedang di Provinsi Jatim pada tahun lalu, sebutnya, di kisaran 23 persen.

Dengan kerja sama semua pihak, dia optimistis, kasus stunting di provinsi ini bisa ditekan lebih cepat. Apalagi, sebutnya, di beberapa kabupaten/kota di Jatim angka stunting menunjukkan penurunan signifikan.

Baca juga: Kusnadi Ajak Ibu-ibu Desa di Lamongan Lebih Perhatikan Tumbuh Kembang Anak-anaknya

“Dari data statistik, Tulungagung sudah 5 sekian persen, lalu Kabupaten Nganjuk 7 sekian persen. Ini artinya, program pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah berjalan luar biasa,” kata Kusnadi, usai acara di sebuah hotel di Tulungagung, Jumat (27/5/2022) malam.

“Dan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim saya bangga, karena daerah yang dipimpin kader Banteng sudah masuk zona hijau stunting seperti di Tulungagung dan Nganjuk, serta kabupaten/kota lainnya berhasil menurunkan angka stunting. Mereka sudah on the track,” sambungnya.

Kerja sama semua pihak, baik di kabupaten/kota, serta tingkat Pemerintah Provinsi Jatim, diharapkan Kusnadi, menjadi menjadi sumbangsih besar masyarakat Jawa Timur untuk menyiapkan generasi unggul, generasi yang bakal memimpin negeri ini.

Senada, Ketua DPRD Tulungagung Marsono dan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung Susilowati yang mendampingi Kusnadi selama di Kota Marmer mengatakan, dalam menangani masalah stunting harus dilakukan bersama semua pihak.

Seperti di Tulungagung, jelas Marsono, dalam setiap program pemerintahan yang dipimpin kader Banteng ini, jargonnya selalu menekankan kolaborasi dan harmonisasi seluruh stakeholder, OPD maupun lembaga.

“Jadi menurut kami, harmonisasi merupakan kunci pokok untuk menuju sebuah keberhasilan. Termasuk dalan program penuntasan kasus stunting di Kabupaten Tulungagung ini,” ujar Marsono, yang juga Bendahara DPC PDIP Tulungagung tersebut.

Sedang Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung Susilowati mengatakan, dalam masalah stunting sebagaimana arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, khusus di Tulungagung tidak ada kendala.

Sebab, Bupati dan Wabup Tulungagung saat ini sama-sama kader Banteng. Juga Ketua DPRD Tulungagung.

“Sehingga masalah koordinasi, sinergi dengan pihak pemkab dalam masalah penurunan stunting, lebih mudah. Juga dengan program lainnya,” jelas politisi yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tulungagung ini. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS