JEMBER – Penetapan anggaran pokok pikiran (pokir) sebesar Rp100 miliar untuk 50 anggota DPRD Jember, mendapatkan penyikapan serius dari DPC PDI Perjuangan Jember. Hal tersebut disebabkan oleh tidak proporsionalnya pembagian jatah pokir, sehingga membuat polemik di masyarakat.

Juru Bicara PDI Perjuangan Jember, Edi Cahyo Purnomo, dalam keterangan konfrensi presnya, mengatakan, tidak proporsionalnya pembagian pokir itu dapat mengurangi kepercayaan dan citra para anggota DPRD Jember di mata publik.

“Adanya anggaran pokir yang tidak proporsional akan menimbulkan stigma negatif di kalangan masyarakat, sehingga publik akan beranggapan anggaran pokir menjadi proyek segelintir oknum di DPRD yang hal tersebut memandang buruk para pejabat di lingkaran DPRD,” ungkap Edi, Rabu (11/5/2022) malam.

Menyikapi masalah tersebut, DPC PDI Perjuangan Jember langsung mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan kadernya yang di DPRD Jember untuk menolak pokir, jika ada indikasi adanya politik ala Kompeni di masa penjajahan Belanda, untuk mengadu domba pejabat parlemen.

“Kita menolak pokir, jika hanya dijadikan alat adu domba anggota DPRD Jember dengan memberikan porsi yang tidak merata,” tegasnya.

Ia melihat, pemberian hak istimewa kepada orang terdekat dari keluarga Bupati Jember, Hendy Siswanto, yang kini juga menjabat sebagai anggota DPRD, merupakan hal yang tidak etis.

“Justru malah memberikan keistimewaan pada orang lingkaran terdekat, termasuk keluarganya yang menjabat di DPRD Jember. Sehingga lebih banyak mudharat-nya dari pada manfaatnya untuk rakyat Jember,” tandas pria yang akrab disapa Cak Ipung itu. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS