BLITAR – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti menggelar sosialisasi pencegahan stunting pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

Sosialisasi diikuti pendamping program keluarga harapan di Blitar Raya ini digelar di Hotel Puri Perdana, Kota Blitar, Rabu (27/4/2022) petang.

Dalam sambutannya, Erma Susanti di antaranya mengatakan, sosialisasi ini menjadi acuan penting untuk mengatasi stunting di Blitar. Untuk itu, dia berharap sosialisasi ini dapat mengoptimalkan peran pendamping.

“Peran pendamping sangat penting. Karena mereka bisa melakukan upaya pencegahan dan pemberian edukasi tentang penanganan dan pencegahan stunting kepada masyarakat. Di antaranya para orang tua, calon ibu, calon remaja yang akan menikah. Utamanya bagi mereka di lingkungan keluarga miskin,” kata Erma.

Menurutnya, upaya pencegahan stunting disebut sangat tepat untuk mengurangi angka stunting. Mengingat dari segi pengobatan stunting dianggap sangat susah dan penyembuhannya tidak lebih dari 25%.

Untuk itu, dia berharap para pendamping ke depan memiliki literasi untuk kemudian diturunkan pada KPM, terutama pada ketua kelompok guna melakukan edukasi di anggotanya. Dengan demikian menjadi upaya yang strategis untuk pengurangan angka stunting di Kabupaten dan kota Blitar.

“Ya kalau sudah stunting pertumbuhannya jelas terganggu, karena pertumbuhannya tidak maksimal. Saya kira pencegahan akan lebih bagus daripada pengobatan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan, Perempuan dan Anak DPP PDI Perjuangan Sri Rahayu yang hadir di acara sosialisasi mengatakan, bahwa Isu stunting ini sangat krusial bagi bangsa Indonesia, karena menyangkut generasi penerus bangsa.

Menurutnya, angka stunting di Indonesia secara nasional persentasenya cenderung tinggi, meski pada 2021 lalu kasusnya telah turun menjadi 24,4%. Meski demikian pemerintah berharap di tahun 2024 mendatang kasus stunting ini bisa turun menjadi 14%.

Dia menegaskan, DPP memerintahkan kepada Fraksi PDI Perjuangan seluruh Indonesia baik itu DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota untuk mempunyai wilayah binaan.

Supaya angka stunting di wilayah tersebut semakin turun seiring dengan apa yang menjadi program dari pemerintah.

“Kita tugaskan semua anggota DPRD bekerja sama dengan masyarakat, dengan Posyandu tentang bagaimana caranya bersama-sama untuk membantu menurunkan angka stunting,” katanya.

Sri Rahayu menambahkan, pihaknya juga siap untuk mendukung yang fokusnya pada upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak dalam penanganan dan pecegahan stunting di daerah.

“Anak- anak harus sehat karena akan menggantikan kepemimpinan kita ke depan. Oleh karena itu, sosialisasi tentang stunting ini perlu terus digalakkan kepada masyarakat karena tidak bisa ditangani hanya oleh pemerintah,” jelas anggota DPR RI ini.

“Harus ada keinginan juga untuk melakukan upaya bersama- sama tentang penanganan stunting pada masyarakat terutama bagi ibu yang mempunyai balita, karena kalau tidak saling mengisi itu tidak akan bisa,” imbuh Sri Rahayu. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS