Rabu
08 Oktober 2025 | 7 : 31

Atas Usul Indonesia, Parlemen Dunia Bentuk Satgas Konflik Ukraina-Rusia

pdip-jatim-220325-ipu-2

NUSA DUA – Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan task force (satuan tugas) konflik Ukrania-Rusia yang dibentuk Inter Parliamentary Union (IPU) merupakan inisiasi dari Indonesia. Task force ini bertugas untuk mendorong terciptanya solusi damai atas konflik kedua negara itu.

Pembentukan satgas tersebut merupakan salah satu amanat dari resolusi emergency item terkait situasi konflik Rusia-Ukraina. Yakni resolusi Peaceful Resolution of The War in Ukraine, Respecting International Law, The Charter of the United Nations and Territorial Integrity.

“Emergency item telah menyepakati dokumen yang menggarisbawahi peran dialog dan diplomasi parlemen. Kita menyerukan mediasi dan penyelesaian perang di Ukraina,” kata Puan dalam penutupan 144th Assembly of the IPU di Bali International Convention Centre (BICC), Nusa Dua, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Puan: Delegasi IPU ke-144 Jadikan Indonesia Contoh Nyata Kepemimpinan Perempuan

Perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR itu menyebut, Indonesia telah memainkan peranan penting dalam penyusunan resolusi ini. Puan menjelaskan, Indonesia tergabung dalam drafting committee yang menyusun resolusi emergency item.

“Indonesia sejak awal telah menekankan pentingnya peran sentral IPU dalam mencari solusi isu Ukraina secara berimbang dengan mengedepankan penghormatan terhadap hukum internasional, integritas dan kedaulatan wilayah,” beber Ketua DPP PDI Perjuangan ini.

Dia menambahkan, Indonesia pun mendorong agar solusi atas permasalahan Ukraina dan Rusia harus mengedepankan penghentian konflik, penggunaan dialog dan diplomasi, bantuan kemanusiaan, dan menjamin jalur aman bagi para pengungsi yang meninggalkan Ukraina.
 
“Indonesia juga telah berhasil meyakinkan IPU untuk menyepakati pembentukan task force untuk mendorong terciptanya solusi damai atas konflik Ukraina-Rusia,” ungkapnya.

Majelis IPU ke-144 digelar dalam situasi global yang luar biasa kompleks. Terutama, kata Puan, dengan masih adanya ancaman pandemi Covid-19, ancaman perubahan iklim, dan ketegangan geopolitik yang meningkat.
 
“Sebagai pertemuan yang mengumpulkan anggota parlemen dari seluruh dunia, tentu pembahasan dalam Majelis IPU mencerminkan situasi global tersebut,” katanya.

Selain resolusi soal konflik Ukraina-Rusia, Majelis IPU ke-144 juga menghasilkan Deklarasi Nusa Dua sebagai upaya antisipasi perubahan iklim yang menjadi tema pertemuan dalam agenda forum parlemen internasional itu.

Deklarasi Nusa Dua mencerminkan upaya mobilisasi aksi parlemen, untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
 
“DPR RI akan memastikan komitmen ini tidak akan berakhir menjadi hanya sebatas dokumen. DPR RI berkomitmen untuk memastikan dukungan nyata mengatasi perubahan iklim di Indonesia dan dunia,” tegas Puan.

Selain itu, IPU ke-144 pun menyepakati resolusi yang menekankan pada pentingnya memelihara perdamaian.

Puan mengatakan, usulan Indonesia yang berisi mengenai pengakuan akan isu keamanan global yang semakin kompleks dan penekanan peran parlemen dalam proses perdamaian berhasil diadopsi.

“IPU juga menyepakati resolusi teknologi informasi untuk mendukung hak pendidikan, khususnya dalam segala tantangan selama pandemi. Delegasi Indonesia menyuarakan pentingnya segera menutup digital divide, dan menjaga pengetahuan adat,” paparnya.

Tak hanya resolusi, Majelis IPU ke-144 pun membuahkan beberapa hasil kesepakatan terhadap isu-isu global lainnya. Seperti mendorong pengarusutamaan kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dan pemuda dalam pengambilan keputusan.
 
“Terkait pandemi, Majelis IPU ke-144 juga membahas isu ketahanan kesehatan publik dan kesiapan negara untuk menghadapi pandemi masa depan,” terang Puan.

Kesepakatan lain yang dihasilkan oleh IPU ke-144 adalah soal dorongan peran parlemen dalam memperjuangkan hak anak. Khususnya, menurut Puan, dalam pengawasan dan penganggaran legislasi yang menjamin hak anak.
 
“Kita juga telah membahas peran kunci parlemen dalam memperkuat legislasi guna pemberantasan korupsi. Majelis IPU ke-144 juga membahas mengenai nuklir dan dampak ledakan nuklir memberi dampak jangka panjang, bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi lingkungan,” urainya. (goek)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

HUT Ke-350 Magetan, Ziarah dan Menghayati Semangat 7 Leluhur

MAGETAN – Mengawali rangkaian kegiatan memperingati hari jadi Kabupaten Magetan, sejumlah pejabat Forum Komunikasi ...
KRONIK

Bupati Lukman Tanam Pohon di Bukit Binaol, Kembangkan Potensi Wisata Alam

BANGKALAN – Bupati Bangkalan, Lukman Hakim, bersama Komunitas Mahasiswa dan Pemuda Sepulu (Kompas) melaksanakan ...
EKSEKUTIF

Dana Pusat Menurun, Eri Cahyadi Pastikan Ekonomi Surabaya Tetap Tumbuh

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi, menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Surabaya tidak boleh mengalami ...
BERITA TERKINI

Respons Cepat Usulan Pak Tardi, Genangan Air di Lingkungan Santo Bernadus Segera Dibangun Saluran Baru

KOTA MADIUN – Upaya politisi senior PDI Perjuangan yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Madiun, Sutardi, dalam menyerap ...
LEGISLATIF

Wakil Ketua DPRD Yakini SPPG Pelaksana MBG di Jember Belum Punya SLHS

JEMBER – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Jember Widarto, S.S meyakini pelaksanaan makan bergizi gratis (MBG) oleh satuan ...
KABAR CABANG

PDI Perjuangan Beri Masukan ke KPU soal Potensi Penambahan Kursi DPRD Surabaya

SURABAYA – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memberi masukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal potensi ...