BANGKALAN – Pandemi yang terjadi sejak Maret 2020 telah membuat perekonomian pada tahun tersebut anjlok. Ini terlihat dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat -2,07% pada 2020. Pada tahun sebelumnya PDB masih tumbuh hingga 5,02%. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut juga bisa diikuti dengan dampak ekonomi lain seperti peningkatan pengangguran.

Pada tahun 2022 pandemi sudah mulai beransur membaik, namun efek di sektor ekonomi masih stagnan, terutama di Madura. Kondisi tersebut membuat anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Mahfud S. Ag., angkat bicara.

Ia membeberkan, ada banyak faktor kenapa pemulihan ekonomi di Madura masih belum tampak membaik. Salah satunya karena kegiatan masyarakat di bawah tidak longgar.

“Kita bisa melihat salah satu penyebabnya, kegiatan masyarakat tidak dilonggarkan, sehingga perputaran ekonomi tidak berjalan dengan baik,” ucapnya, Kamis (24/3/2022).

Bendahara PC GP Ansor Bangkalan itu juga menyoroti kebijakan pemerintah kabupaten di Madura yang hanya bersifat top down (atas ke bawah). Ia menegaskan, pengambilan kebijakan untuk pemulihan ekonomi tidak cukup hanya dengan meningkatkan anggaran dari pemerintah. akan tetapi harus harus dua sisi.

“Dua sisi yang dimaksud adalah pemerintah menyiapkan paket anggran dan dari sisi yang lain, harus memberikan stimulasi pada masyarakat agar ikut serta untuk pemulihan ekonomi,” jelasnya.

Lebih lanjut, politisi asal Madura itu memberikan contoh kegiatan masyarakat yang harus didukung dan dilonggarkan, seperti periwisata, pagelaran seni budaya, dan lainnya.

“Pariwisata harus segera dibuka karena dari pariwisata PDB akan naik. Kegiatan sosial kemasyarakatan seperti budaya dan hiburan itu harus dilonggarkan. Seperti budaya kerapan sapi atau seni budaya yang lain, itu harus diberikan kelonggaran. Karna dari kegiatan tersebut ekonomi masyarakat berputar,” terangnya.

Ketua IKA PMII PC Surabaya itu juga menyampaikan, dirinya mendapat banyak keluhan dari masyarakat terkait tidak konsistennya perizinan keramaian. Banyak para pegiat kerapan sapi mengeluh, karena adanya praktik perizinan yang tebang pilih.

Karena itu, ia mengingatkan, bahwa semangat pemulihan ekonomi itu harus beriringan dan di dukung oleh semua kalangan serta komponen masyarakat digerakkan.

“Even nasional sudah normal. Seni budaya juga sudah normal. Nah, ini di bawah masyarakat masih dibelenggu dengan kebijakan yang tidak konsisten,” ucapnya.

Lebih ironi, tambahnya, masyarakat banyak mengalami permainan dari oknum tidak bertanggung jawab dalam mendapatkan izin keramaian. Banyak acara masyarakat diancam dibubarkan di tengah jalan, padahal persiapan sudah maksimal.

“Kasian masyarakat yang sudah 2 tahun ekonominya turun, tapi masih harus banyak mengeluarkan biaya besar pada oknom supaya kegiatannya terlaksana. Ini kan rawan dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab,” tandasnya.

Ke depan, harap Mahfud, semua pihak, terutama pemerintah kabupaten di Madura, harus berbenah dan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam rangka pemulihan ekonomi.

“Pemulihan ekonomi itu tidak bisa kalau hanya dari pemerintah, tapi juga harus memberikan kebijakan yang mengafirmasi masyarakat untuk bergerak. Kasihan masyarakat dibuat kucing-kucingan antara ketat dan tidak terkait perizinan keramaian itu. Semua pihak yang mempunyai otoritas perizinan harus membangun kesadaran bersama untuk memulihkan ekonomi di Madura ini,” pungkasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS