TULUNGAGUNG – Ketua Komisi B DPRD Tulungagung Susilowati prihatin masih banyak petani sulit memperoleh pupuk bersubsidi. Kader banteng ini bertekad mencarikan solusi terkait pupuk bersubsidi tersebut.

“Sebagai langkah pengawasan, kami akan melakukan sidak kembali. Setelah itu, akan kami koordinasikan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tulungagung untuk mencari solusi terbaik,” kata Susilowati, di kantor DPRD Tulungagung, Kamis (10/2/2022).

Politisi berhijab yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Tulungagung ini mengatakan, masalah petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi ini seolah jadi persoalan klasik. Bahkan persoalan tersebut sudah pernah dibawa ke DPR RI.

“Beberapa waktu lalu kami dari Komisi B DPRD Tulungagung wadul ke DPR RI memperjuangkan kelangkaan pupuk di Tulungagung. Termasuk soal kejadian di Tanggunggunung,” bebernya.

Menurut Susilowati persoalan pupuk bersubsidi cukup pelik dan ribet. Apalagi anggaran dari pemerintah pusat untuk pupuk bersubsidi dikurangi.

“Di lapangan, petani tidak mendapat pupuk subsisi dengan berbagai alasan. Ada yang keliru saat menulis NIK-nya. Ada pula yang antara tempat tinggal dan lahan pertaniannya yang berbeda lokasi,” papar dia.

Susilowati mengusulkan, dalam memecahkan masalah kesulitan petani mendapat pupuk bersubsidi, yakni dengan cara menghentikan penjualan pupuk bersubsidi. Artinya, pupuk yang beredar di masyarakat semuanya non subsidi.

“Pengganti subsidi nanti bisa berupa bantuan langsung pada petani. Bantuan pupuk misalnya juga tepat bagi petani,” usulnya.

Regulasi pengalihan subsidi pupuk ke bantuan pupuk, terang dia, juga akan menghilangkan dugaan praktik mafia yang selama ini menyelimuti peredaran pupuk bersubsidi. “Jadi tidak ada permainan,” tegas Susilowati.

Sedang daerah atau wilayah mana saja di Kabupaten Tulungagung yang saat ini petaninya kesulitan pupuk, menurutnya ada di daerah Kecamatan Boyolangu, Kecamatan Sumbergempol dan Kecamatan Rejotangan.

“Belum lama ini ketika kami terjun di masyarakat hal itu yang ditanyakan. Tetapi di daerah dapil 4 tidak ada masalah. Memang untuk pupuk bersubsidi ini berbeda persoalannya tiap wilayah,” pungkasnya. (atu/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS