BANYUWANGI – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, memboyong lima kepala daerah dari wilayahnya untuk mempelajari pengelolaan pelayanan publik yang diterapkan Pemkab Banyuwangi.

Lima kepala daerah yang hadir di Banyuwangi bersama Gubernur Kepri antara lain, Bupati Karimun, Bupati Lingga, Wakil Bupati Anambas, Wakil Bupati Natuna dan Plt Bupati Bintan, ditambah satu Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepri, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing Kabupaten.

Rombongan dari Provinsi Kepri ini pun diterima langsung oleh Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, di Pendopo Sabha Swagatha, Selasa (8/2/2022).

Menurut Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, tujuan dirinya beserta lima kepala daerah dari wilayahnya, melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi adalah untuk belajar dan melihat langsung bagaimana tata kelola pelayanan publik yang di Banyuwangi.

Dipilihnya Kabupaten Banyuwangi sebagai tempat studi pelayanan publik karena Pemprov Kepri mendapat rekomendasi langsung dari Mendagri, Tito Karnavian.

“Mendagri memberikan rekomendasi kepada kami, untuk datang melihat langsung pengelolaan pelayanan publik, utamanya pengelolaan Mal Pelayanan Publik dan Pasar Pelayanan Publik di Banyuwangi. Saya pun langsung mengajak serta para kepala daerah di wilayah Kepri ikut ke Banyuwangi, dengan maksud mendorong mereka agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerahnya masing-masing,” kata Ansar.

Ansar menjelaskan, salah satu programnya adalah mendorong kepala daerah di wilayahnya untuk memiliki Mal Pelayanan Publik yang terintegrasi dengan berbagai pelayanan utamanya bidang investasi.

“Kepri merupakan salah satu tujuan investasi, sehingga kualitas pelayanan publik sangat dibutuhkan. Kami berharap, pulang dari Banyuwangi para kepala daerah bisa membuat Mal Pelayanan Publik seperti di Banyuwangi,” harap Ansar.

Sementara Bupati Ipuk Fiestiandani mengatakan, pihaknya merasa tersanjung mendapatkan kunjungan dari Gubernur dan lima Kepala daerah sekaligus dari Provinsi Kepri.

“Suatu kehormatan dapat dikunjungi Bapak Gubernur sekaligus teman-teman kepala daerah dari Provisi Kepri, saya ucapkan Selamat datang di Banyuwangi,” sapa Ipuk  

Kepala daerah dari PDI Perjuangan ini kemudian menjelaskan, perihal layanan publik, tiap-tiap daerah memiliki persoalan dan tantangannya masing masing. Termasuk Pemkab Banyuwangi yang hingga saat ini juga terus berproses meningkatkan layanan publik untuk masyarakat.

“Tiap daerah memiliki tantangan yang berbeda-beda. Silahkan menerapkan apa yang kira-kira cocok program dari Kabupaten kami untuk diterapkan di daerah-daerah yang ada di Kepri,” kata Ipuk.  

Ipuk mengatakan program pelayanan publik, merupakan salah satu pilar bagi Banyuwangi. Tiap pergantian pejabat maupun pengangkatan ASN harus menandatangani kontrak kinerja.

“Kinerja harus berdasarkan target. Siapa melakukan apa. Karena saat ini situasinya beda, apalagi di masa pandemi seperti ini,” kata Ipuk.

Bahkan menurut Ipuk, di Banyuwangi terdapat kebijakan laporan masyarakat terutama terkait masyarakat yang tidak bisa makan, anak tidak bisa sekolah, rumah tidak layak huni, lansia yang sebatang kara minimal empat jam harus bisa diselesaikan atau ditangani.

“Apabila selama empat jam tidak ada penanganan, kami evaluasi kinerjanya. Bahkan nanti akan kami tingkatkan menjadi maksimal dua jam,” tambah Ipuk. (ryo/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS