JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya telah membuat sejumlah upaya membangun budaya pencegahan korupsi.

Yang pertama adalah dengan memastikan psikotest dan Sekolah Partai bersifat wajib bagi setiap kader partai.

“Karena psikotest ini juga mengukur aspek integritas. Sekolah Partai membangun kesadaran agar kekuasaan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya tanpa korupsi,” kata Hasto, usai mengikuti paparan Ketua KPK Firli Bahuri di acara Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDI Perjuangan, Selasa (16/11/2021).

Selanjutnya adalah terus membangun sistem kepartaian. Peraturan Partai mengatur sanksi yang tegas bagi seluruh pimpinan atau unsur struktural Partai yang menyalahgunakan kekuasaan.

Baca juga: PDI Perjuangan Aktif Bangun Kultur Anti Korupsi, Seperti Lewat Acara Ini

Menurut Hasto, PDI Perjuangan memiliki kejelasan peraturan Partai tentang bagaimana menjadi anggota legislatif, kepala daerah, wakil kepala daerah, ataupun pimpinan legislatif dan juga pimpinan Partai.

“Maka berbagai bentuk ‘korupsi di internal Partai’ dapat diperangi. Sebagai contoh dengan menghilangkan mekanisme one man, one vote dan one value dalam pemilihan pimpinan Partai dan diganti dengan merit system, termasuk musyawarah, maka biaya dapat ditekan,” bebernya.

Ketiga, Pimpinan Pusat Partai terus mengingatkan kader agar tidak menyalahgunakan kekuasaan. “Strategi pemenangan gotong royong juga dibangun dalam konteks sebagai upaya mencegah korupsi, dengan cara mengurangi biaya pemilu pada beban orang per orang,” jelas Hasto.

DPP PDI Perjuangan, sebut Hasto, secara rutin mengingatkan kepada kader Partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan. Namun, tak bisa dipungkiri masih ada kader yang tersangkut kasus korupsi.

“Meski sudah diingatkan berulang kali, masih saja terjadi persoalan tersebut. Disiplin dan kesadaran untuk tidak korupsi inilah yang terus dibangun Partai,” tandasnya.

Dalam materi kuliahnya di hadapan kader PDI Perjuangan yang menjadi peserta PKN, Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan setiap partai politik memang harus membangun sikap dan perubahan perilaku anggotanya dalam mewujudkan budaya antikorupsi.

Setiap parpol seharusnya memang membangun sistem pendidikan kader yang menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

“Kita tanamkan kepada diri kita dan segenap masyarakat kita sehingga menjadi karakter-karakter, individu-individu, yang baik. Karena kita ingin membangun budaya antikorupsi,” kata Firli.

Menurutnya, hal ini semakin penting dilakukan karena rakyat Indonesia memiliki musuh bersama termasuk korupsi. Selain korupsi, musuh bersama lainnya adalah kejahatan seperti terorisme serta narkoba.

“Bersama dengan musuh lainnya, baik bencana alam maupun non alam seperti Covid-19. Mari bangun kebersamaan sehingga kita bisa melewati krisis ini,” ajaknya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS