JAKARTA – PDI Perjuangan selalu menghadirkan pimpinan KPK dalam proses kaderisasi calon pemimpin. Seperti dalam Pendidikan Kader Nasional (PKN) PDI Perjuangan di Lenteng Agung Jakarta, Ketua KPK Firli Bahuri mengisi materi dalam sesi PKN, Selasa (16/11/2021).

Selama sesi Firli, acara dimoderatori anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Johan Budi SP yang juga dikenal sebagai mantan Juru Bicara KPK. Firli sendiri hadir secara virtual dari kantornya di Kawasan Kuningan, Jakarta Pusat.

Firli mengatakan, berbicara masalah korupsi tentu tidak pernah bisa tuntas. Tapi bisa tuntas kalau semua anak bangsa, punya semangat bersama yaitu tidak melakukan korupsi.

Dia mengatakan, setiap individu, setiap anak bangsa, harus katakan tidak berkeinginan untuk membangun korupsi.

“Korupsi bukan hanya sekadar perbuatan melawan hukum. Tapi korupsi adalah juga kejahatan kemanusiaan, tidak hanya merugikan uang negara, roda perekonomian negara, tapi juga merampas hak-hak anak Indonesia,” tegasnya.

Dia mendorong kader PDI Perjuangan untuk membangun sikap dan perubahan-perubahan perilaku. Lewat pendidikan kader ini, dia yakin merupakan salah satu cara mengubah dan memulai yang baik.

“Karena kalau ini bisa kita lakukan secara baik, maka akan jadi suatu peradaban. Kita ingin bangsa yang memiliki peradaban antikorupsi. Kita ingin membangun negara kita dengan budaya antikorupsi,” ujar Firli.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan kehadiran Firli adalah bagian dari tradisi di PDI Perjuangan yang selalu mengundang para ahli.

“Dan pimpinan atau expert dari KPK selalu kami libatkan mendidik dan menyiapkan kader Partai,” jelas Hasto yang mengikuti acara secara daring.

Dia menyebutkan DPP PDI Perjuangan telah mengundang Firli dalam sejumlah kesempatan. Baik di sekolah calon kepala daerah dan termasuk PKN ini.

Menurutnya, hal ini sebagai komitmen PDI Perjuangan untuk memastikan kader dan calon pemimpin bangsa dididik sejalan dengan prinsip antikorupsi.

Sesuai amanah Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, terang Hasto, PDI Perjuangan secara aktif membangun kultur anti korupsi. Dan itu dimulai dari proses pendidikan di partai seperti PKN ini.

“Mengapa hal ini dilakukan? Karena masih saja terjadi korupsi yang dilakukan anggota dan kader Partai. Ibu Ketua Umum dalam setiap kesempatan tidak pernah lelah mengingatkan hal tersebut,” bebernya.

Yang jelas, tambah Hasto, paparan Firli sangat komprehensif. Misalnya Firli memaparkan terkait tugas, fungsi, dan payung hukum KPK.

Firli juga memberikan contoh-contoh yang sangat jelas. Misalnya hal yang perlu diperhatikan oleh kader PDIP agar terhindar dari kasus korupsi, suap, dan gratifikasi. Termasuk pemahaman terhadap definisi tiga hal tersebut.

“Materi tadi sangat penting, komprehensif dan semoga kader PDI Perjuangan mencatat dan menyimak, sehingga bisa menginternalisasikan dalam dirinya,” kata Hasto.

Apa yang disampaikan Firli, lanjut dia, harus menjadi landasan bagi seluruh anggota dan kader Partai untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan termasuk korupsi.

“Kultur inilah yang terus dibangun. Seluruh elemen Partai agar benar-benar memperhatikan seluruh upaya pencegahan korupsi dengan membangun sistem manajemen kepartaian, dan juga sistem pemerintahan yang menjauhkan dari berbagai bentuk korupsi, termasuk gratifikasi,” tuturnya.

Johan Budi menambahkan bahwa Ketua KPK Firli Bahuri memaparkan korupsi bukan hanya soal kerugian negara. Sebab ternyata ada 30 jenis korupsi yang bisa diklasifikasikan ke dalam 7 klaster.

“Pak Firli juga menegaskan bahwa tugas-tugas KPK ini bukan hanya menangkap lewat OTT saja, tapi juga tugas pencegahan, monitor dan supervisi. Ini semua yang dilakukan oleh KPK,” kata Johan Budi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS