JAKARTA – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdulah mendorong pemerintah menggenjot konsumsi rumah tangga.

Alasannya, sektor riil akan bergerak membaik ketika ada permintaan (demand) dari konsumen. Karena, konsumen terbesar PDB adalah rumah tangga.

“Jadi wajar Bank Indonesia mempertahankan PBI tentang Loan to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV) terhadap kredit properti dan kendaraan bermotor,” kata Said dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III 2021 hanya mencapai 3,51 persen.

Namun demikian, menurut Ketua DPP PDI Perjuangan ini, hal itu patut disyukuri karena tidak masuk ke zona kontraksi.

Padahal pada Juli-Agustus 2021 Indonesia mengalami puncak kasus Covid-19.

Menurut Said, melalui kebijakan ini BI melonggarkan LTV dari 90 -100 persen dan uang muka kendaraan bermotor dari 0-10 persen sesuai kategorinya.

Legislator DPR RI dari dapil Madura ini juga minta Menteri Keuangan tetap mempertahankan subsidi Pajak Penjualan Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 100 persen terhadap kendaraan bermotor hingga akhir tahun 2021 ini.

“Kebijakan ini perlu juga ditopang oleh pemerintah daerah untuk diskon pajak BPHTP untuk properti, sehingga diskon pajak ini makin mengundang tingkat konsumsi terhadap propert makin naik,” sambungnya.

Disisi lain, Said Abdullah mendorong pemerintah mengembangkan kajian terhadap beberapa barang dan jasa lainnya yang mendorong tingkat konsumsi rumah tangga golongan menengah.

“Seperti wisata alam yang tidak mengundang kerumunan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan hulu-hilir untuk mendorong traveling ini,” ujarnya.

Bahkan bisa mempertahankan diskon pajak untuk kendaraan bermotor, tempat hiburan dan restoran.

“Selain membantu pelaku usaha, keringanan pajak daerah ini kita harapkan menstimulasi kelas menengah atas melakukan banyak traveling,” tutur Said.

Begitupun dengan PPN, pemerintah perlu mempertimbangkan subsidi PPN terhadap pelajar dan mahasiswa untuk kebutuhan elektronik dalam rangka menopang Pelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Momentum pemulihan ekonomi ini, lanjut legislator PDI Perjuangan ini, harus dijaga agar rantai pasok barang dan jasa stabil, tekanan terhadap nilai tukar rupiah terjaga dengan baik.

Sehingga tingkat kurs stabil, serta inflasi terhadap barang dan jasa pada batas yang wajar sebagai konsekuensi atas hukum penawaran dan permintaan.

Bersamaan dengan hal itu, hingga akhir tahun 2021 pemerintah perlu menargetkan capaian vaksinasi Covid-19 dosis 1 mencapai 65 persen dan dosis 2 mencapai 45 persen dari total sasaran 208,26 juta.

Hingga 8 Nopember 2021 vaksinasi Covid-19 dosis 1 mencapai 125,46 juta (60,2 persen) dan dosis 2 mencapai 79,34 juta (38 persen). (red)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS