KOTA PROBOLINGGO – Berbagai upaya ditempuh anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Probolinggo agar pengerjaan Pasar Baru segera rampung. Niatnya agar ratusan pedagang segera menempati tempat yang layak. Terkini, rapat menghadirkan pihak pelaksana proyek dan dinas masih menemui jalan buntu.

“Kita ini tidak ingin pengerjaan Pasar Baru ini sampai putus kontrak. Tadi ditanyakan mana progres dan jadwal pengerjaan tidak bawa, ini kan tidak serius,” kata wakil rakyat dari PDI Perjuangan Andri Purwo Hartono dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Ruang Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Rabu (3/11/2021).

Rapat menghadirkan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (PUPR Perkim) serta kontraktor pelaksana.

Dalam rapat dipimpin Ketua Komisi III, Agus Riyanto, juga terungkap fakta bahwa tanah urukan yang digunakan tidak sesuai spesifikasi, hingga penyelesaian yang tak sampai 40 persen.

Rapat menghasilkan beberapa rekomendasi. Diantaranya penambahan waktu pengerjaan, penambahan jumlah pekerja hingga hasil lab tanah uruk segera disampaikan kepada Komisi III.

Sementara itu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) DPUPR-Perkim, Rahman Kurniadi mengatakan, hasil pembahasan RDP menjadi masukan bagi pihaknya untuk mengintensifkan fungsi pengawasan pembangunan Pasar Baru. “Hasil ini menjadi koreksi kami,”ujarnya.

Tidak adanya data yang memperjelas jadwal dan capaian pengerjaan Pasar Baru dalam rapat tersebut menambah kelokan baru di jalan berliku yang ditempuh wakil rakyat dari PDI Perjuangan di Komisi III, Agus Riyanto dan Andri Purwo Hartono dalam mengupayakan percepatan proyek ini.

Hingga sekian purnama ini, berbagai upaya dilakukan. Sekian kali rapat, beberapa kali turun ke lokasi melakukan sidak.

Bahkan saat rapat pertengahan April lalu, Kamis (15/4), misalnya, Agus Riyanto yang memimpin rapat melakukan aksi walkout atau meninggalkan ruang persidangan.

Aksi dilakukan Agus buntut dari kekecewaanya karena tidak mendapat jawaban pasti dari pihak pemerintah kota terkait kejelasan pembangunan Pasar Baru.

“Coba bayangkan, mulai 2019 tidak bisa, 2020 juga begitu, kondisi ini kan sangat dikeluhkan oleh para pedagang,” jelas Agus Riyanto yang juga Wakil Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan DPC PDI Perjuangan Kota Probolinggo, usai walkout kala itu.

Pasca itu, beberapa kali inspeksi mendadak juga ia lakukan bersama sejawat di Komisi III. Fakta-fakta lapangan pun ditemukan. Seperti ketidaksesuaian tanah uruk dengan spesifikasi yang direncanakan.

Proyek revitalisasi Pasar Baru dimaksudkan untuk menjadikan pasar semi modern. Selama proes pengerjaan pasar beberapa tahun belakangan, sebagian dari ratusan pedagang yang semula menempati kios-kios di dalam pasar dialihkan ke tempat penampungan sementara. (drw/hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS