SURABAYA – APBD Perubahan (APBD-P) 2021 Kota Surabaya ditetapkan dengan kekuatan anggaran Rp 8,9 triliun. Penetapan melalui rapat paripurna DPRD Kota Surabaya, Rabu (29/9/2021).

Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono mengatakan, melihat postur APBD Perubahan 2021, pihaknya sangat optimistis pembangunan Kota Pahlawan bisa dijalankan dengan kekuatan anggaran yang solid di tengah pandemi Covid-19.

“Seperti misalnya, kami tetapkan anggaran pembelian seragam sekitar 46 ribu siswa SD dan SMP kategori MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) sebesar Rp 21,154 miliar. Kita syukuri, dalam situasi penghematan anggaran, kita masih bisa mengintervensi bantuan seragam bagi kepentingan anak-anak didik kita,” kata Adi, usai sidang paripurna.

Pihaknya bersama Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi juga menyepakati tambahan anggaran Rp 46 miliar untuk honor RT, RW dan LPMK, menyesuaikan  kenaikan beberapa bulan lalu. Juga anggaran permakanan untuk warga lanjut usia, anak-anak yatim piatu, dan penyandang disabilitas

“Kita terus melakukan penguatan RT dan RW, dan LPMK sebagai ujung tombak pelayanan. Selama pandemi, mereka telah berjibaku untuk membantu Pemkot Surabaya dalam mengatasi Covid-19,” beber Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini.

Melalui APBD Perubahan 2021, tambah Adi, Eri Cahyadi bersama Wakil Wali Kota Armuji dan jajaran Pemerintah Kota juga berkomitmen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Surabaya, seiring semakin melandainya pandemi Covid-19.

“DPRD juga menggarisbawahi untuk memperhatikan pertumbuhan  sektor pelaku UMKM yang berjumlah ribuan di Surabaya, para PKL, termasuk para pedagang pasar sehingga mereka menjadi pilar penting ekonomi kerakyatan di Kota Surabaya,” terangnya.

DPRD dan Wali Kota Eri Cahyadi juga memastikan pembayaran insentif 2.832 tenaga kesehatan, baik PNS maupun non PNS, bisa terbayar 100 persen. Karena itu ada penambahan anggaran Rp 28,6 miliar.

“Terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan di Kota Surabaya yang telah bekerja keras, tak kenal lelah, selama masa pandemi Covid-19. Karena itu kami memastikan insentif tenaga kesehatan sebesar 100 persen,” kata Adi.

Dalam APBD Perubahan 2021, imbuhnya, DPRD dan pemerintah kota memproyeksikan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 5,3 triliun.

“Dengan perincian, proyeksi pajak daerah Rp 4,2 triliun. Kemudian total pendapatan dari retribusi Rp 354 miliar. Sedang pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 164,173 miliar. Dan, PAD lain-lain yang sah Rp 558,639 miliar,” urainya.

APBD Perubahan Kota Surabaya 2021 ditetapkan sebelum bulan September berakhir. Kekuatan anggaran turun 10,44 persen atau sekitar 929 miliar, dari APBD murni 2021 yang mematok anggaran Rp 9,8 triliun.

Menurut Adi, pimpinan dan anggota DPRD telah memberikan masukan, pendapat, koreksi bahkan kritik kepada Pemerintah Kota Surabaya.

“Semua masukan hingga kritik itu merupakan upaya kami untuk menjalankan fungsi pengawasan, sehingga tata kelola pemerintahan di Kota Surabaya semakin lebih baik lagi. Agar penggunaan anggaran pembangunan semakin berpihak kepada masyarakat, terutama lapisan wong cilik atau masyarakat kecil,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS