JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mengkritisi sejumlah persoalan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dipaparkan pihak eksekutif beberapa waktu lalu. Ada beberapa poin dalam RPJMD yang dianggap sedikit melenceng dari visi misi Bupati.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Jember, Edi Cahyo Purnomo, mengungkapkan, pihaknya mencatat ada beberapa perihal rencana kerja yang tidak selaras dengan program kerja bupati, di antaranya, banyaknya strategi kebijakan yang tidak nyambung (tidak mendukung tercapainya misi).

“Dalam RPJMD ini seharusnya bisa disesuaikan dengan visi misi bupati, sehingga mendukung tercapainya misi tersebut sesuai dengan program bupati,” ungkap Edi Cahyo saat dikonfirmasi di Jember, Rabu (11/08/2021).

Wakabid Organisasi DPC PDI Perjuangan Jember ini menjelaskan, jika dalam RPJMD, pada rencana pengentasan kemiskinan tidak dijelaskan secara eksplisit, bagaimana program dan proses dalam melakukan pengentasan kemiskinan, terutama masalah pendataan kemiskinan yang belum akurat.

Fraksi PDI Perjuangan Jember memberikan catatan khusus untuk pengentasan kemiskinan. Menurutnya, dalam hal itu harus ada skema yang jelas serta terintegrasi dengan seluruh pihak terkait, mulai dari dinas, PKH, hingga kepala desa. Meraka semua harus terlibat sebagai penunjang untuk mendapatkan data yang valid terkait keberadaan masyarakat miskin, dan hal tersebut harus tertuang secara gambalang di dalam RPJMD.

“Kita tekankan, khusus soal program pengentasan kemiskinan, dalam RPJMD tidak dijelaskan dengan seksama bagaimana prosesnya, alur, dan skemannya. Semuanya harus jelas, karena ini melibatkan anggaran. Karena itu, dalam penyusunan RPJMD ini, Fraksi PDI Perjuangan akan mengawal penuh perihal program pengentasan kemiskinan ini,” imbuhnya.

Persoalan lain yang juga menjadi catatan adalah strategi dan kebijakan yang tidak menjawab permasalahan yang sudah dipetakan sendiri di oleh pemkab di Bab IV. Contoh soal stunting. Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian Bayi (AKB) yang perinciannya tidak jelas.

Selain itu, tidak munculnya strategi kebijakan secara eksplisit soal pertanian (Bab VI), padahal sebagaimana digambarkan di Bab II PDRB (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Jember mayoritas disumbang pertanian, perkebunan, perikanan.

Kader banteng yang akrab disapa Ipung ini juga menyoroti kebijakan kontradiktif Pemkab Jember. Misalnya, dalam visi misinya, Bupati Jember, H. Hendy Siswanto, menyebutkan akan mendorong berbagai pelayanan publik ke arah digital agar lebih cepat. Tapi pada kenyataannya, bupati malah berupaya membuat kebijakan untuk melakuan penataan pusat perkantoran pemerintahan menjadi tersentral.

“Ini kan tidak tidak perlu, karena kalau sudah digital layanan publik dapat diakses dari banyak tempat, tidak perlu tersentral. Artinya tidak penting, dan cenderung pemborosan anggaran, di masa pandemi saat ini. Apalagi kalau yg dimaksud adalah pemindahan kantor Pemkab dan DPRD jelas itu tidak penting sama sekali,” tegasnya.

Untuk itu, Ipung menegaskan, pihaknya telah mencatat beberapa persoalan yang dirasa kurang relevan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Jember. Nantinya, akan diajukan dalam pembahasan RPJMD lanjutan.

“Kami telah mencatat persoalan tersebut, dan akan kita bahas dalam pembahasan lanjutan dalam pembahasan RPJMD Jember ke depan,” pungkasnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS