MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang menyiapkan penambahan ruang ICU untuk rumah sakit rujukan pasien Covid-19 dan memfungsikan sekolah untuk menjadi safe house.

Wakil Bupati Malang, Didik Gatot Subroto menerangkan saat ini kondisinya darurat, dimana hampir seluruh rumah sakit di Malang Raya kapasitasnya penuh.

“Hal itu menyusul Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur ICU di Rumah Sakit Rujukan Covid -19 Kabupaten Malang penuh. Dan ini sebagai alternatif, jalan keluar,” terang Didik, Minggu (11/7/2021).

Dalam kondisi yang genting ini, Didik minta kesediaan masyarakat untuk benar-benar mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Hal ini untuk mengantisipasi skenario terburuk ketika terjadi ledakan kasus.

“Karena situasi kegawatdaruratan kita, terjadi ledakan luar biasa, karena virus memang ada di sekitar kita. Maka saran kami kepada warga agar ikuti petunjuk pemerintah,” jelasnya.

Pemkab Malang, saat ini berusaha melakukan berbagai upaya antisipasi berupa penyiapan sarana dan prasarana penunjang bagi pasien Covid-19.

Salah satunya menambah ketersediaan ruang ICU sebanyak 10 persen dari jumlah bed yang saat ini tersedia di rumah sakit rujukan di Kabupaten Malang.

Juga mempersiapkan safe house di tingkat kecamatan, sehingga warga yang memiliki keluhan gejala ringan Covid-19 dapat segera bisa melakukan isolasi mandiri (isoman), dengan didampingi oleh tenaga kesehatan yang telah dipersiapkan dan mencegah timbulnya klaster-klaster baru di wilayahnya.

“Sekarang ini kita tengah inventarisasi terhadap sekolah yang berdekatan dengan puskesmas atau rumah sakit untuk dijadikan safe house,” imbuh Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang itu.

”Dengan harapan warga yang memiliki keluhan bisa dikumpulkan dan konsentrasi pengawasan serta dilakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pasien, juga bisa terkonsentrasi pada satu titik,” tambahnya.

Dengan melakukan langkah-langkah ini, Didik meyakini pengendalian pandemi di Kabupaten Malang dapat dilakukan secara optimal. Hal ini juga kelak akan mempermudah pemerintah di tiap desa mengontrol dan mengarahkan warganya yang terindikasi dan dinyatakan positif Covid-19. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS