Rabu
18 November 2026 | 5 : 09

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Menteri Jokowi Harus Merakyat

pdip jatim - jokowi di sawah

pdip jatim - jokowi di sawahJAKARTA — Ahli Sejarah dari Universitas Padjadjaran, Agung Nugroho, mengatakan, menteri yang akan mengisi kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak hanya harus profesional di bidangnya, tetapi juga harus dekat dengan masyarakat. Menurut Agung, kedekatan itu penting agar masyarakat mudah menerima kebijakan pemerintah.

“Kabinet tidak hanya harus ahli dan profesional, tetapi juga harus merakyat. Kalau menteri sekadar ahli tapi tidak mendapat dukungan masyarakat, bagaimana dia sosialisasikan kebijakannya,” kata Agung, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (17/9/2014).

Agung mengapresiasi gerakan relawan Jokowi yang melakukan berbagai polling untuk menjaring nama-nama menteri pilihan rakyat. Ia menilai, dengan cara tersebut dapat dilihat sosok yang dianggap publik pantas menjadi menteri sesuai dengan keahliannya.

“Selain berkompetensi dan ahli, menteri dari polling itu berarti mendapat dukungan dari masyarakat,” ujar Agung.

Agung mengharapkan Jokowi-JK menerapkan zaken kabinet seperti yang dilakukan Presiden Soeharto dulu. Pada kabinet di era Orde Baru, kata Agung, posisi menteri diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya, bukan didominasi oleh kader partai politik. Namun, kata Agung, kelemahan kabinet di era Soeharto, para menterinya tidak dekat dengan rakyat. Menurut Agung, hal ini membuat beberapa kebijakan di pemerintahan saat itu, terutama di bidang ekonomi, tidak sesuai dengan kehendak masyarakat.

“Dia (menteri ekonomi saat itu) ahli, tapi tidak punya hubungan langsung dengan masyarakat. Akhirnya, kebijakan ekonominya jauh dari keinginan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Agung, kabinet Jokowi mendatang selain dituntut memiliki kompetensi dan keahlian di bidangnya, juga harus mampu merangkul masyarakat agar kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mewakili apa yang diinginkan masyarakat.

“Dengan zaken kabinet, menteri didukung relawan dan masyarakat, maka akan dekat dengan masyarakat,” kata Agung.

Jokowi-JK mengumumkan akan ada 34 kementerian di kabinetnya, dengan komposisi 18 orang dari profesional dan 16 orang dari partai politik. Jumlah ini sama dengan pemerintahan yang dibangun oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, ada perubahan nomenklatur hingga peleburan lembaga pada kabinet Jokowi-JK. Di antara 34 kementerian itu, sebanyak tiga menteri koordinator tetap dipertahankan. Jokowi-JK menghapus posisi wakil menteri, kecuali untuk Kementerian Luar Negeri. Kompas

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Krisis Air Bersih Bangkalan Berulang, Indri Minta Pemprov Jatim Bangun Solusi Jangka Panjang

BANGKALAN – Krisis air bersih yang berulang setiap musim kemarau di Kabupaten Bangkalan membutuhkan penanganan ...
SEMENTARA ITU...

Eri Cahyadi Kenang Gus Zaki di Tebuireng, Sosok yang Mendorongnya Maju Jadi Wali Kota

JOMBANG – Ada kenangan khusus yang dibawa Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ketika berziarah ke kompleks makam ...
RUANG MERAH

Sampah, Ekonomi Sirkular, dan Paradoks Kota Besar

Oleh Susy Cecilia Agustina S.* KOTA besar kerap diidentikkan dengan kemajuan infrastruktur, perkembangan teknologi, ...
EKSEKUTIF

UPZ di Tiap OPD Dongkrak Pengumpulan Zakat, Bupati Kediri Raih Penghargaan Baznas Jatim

KEDIRI – Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi salah satu ...
KRONIK

10 Tahun Warga Dawung Ngidam Jalan Mulus, Kini Terwujud

NGAWI – Warga Dusun Krajan, Desa Dawung, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, kini bisa menikmati akses jalan ...
KRONIK

Bantu Warga Terdampak Kekeringan Sejak Agustus 2026, Abidin Fikri Salurkan 1,07 Juta Liter Air Bersih

BOJONEGORO – Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Abidin Fikri, menyalurkan 1.017.000 liter air bersih ...