Kamis
13 Maret 2025 | 4 : 16

DPC Lumajang: Terjadi Kemunduran Demokrasi Jika Pilkada Tak Langsung

pdip jatim - ilustrasi pilkada 06

pdip jatim - ilustrasi pilkada 06LUMAJANG – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang juga menolak pemilu kepala daerah dilakukan DPRD. Sebab, pilkada tak langsung itu dinilai sebagai kemunduran proses demokrasi di Indonesia.

Menurut Agus Wicaksono, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lumajang, demokrasi di republik ini memang belum sempurna dan jauh dari harapan. “Namun, jika pilkada dilaksanakan DPRD, itu menjadi kemunduran proses demokratisasi yang selama ini telah kita bangun bersama-sama,” kata Agus Wicaksono, Sabtu (13/9/2014).

Seperti diketahui, RUU Pilkada saat ini tengah dibahas Panitia Kerja DPR. Mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi salah satu isu yang mendapat sorotan.

Sebelum Pilpres 2014, tak ada parpol yang ingin jika kepala daerah dipilih oleh DPRD. Namun, kini semua parpol Koalisi Merah Putih, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Amanat Nasional, ditambah Partai Demokrat, malah mendorong agar kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Agus menambahkan, jika pilkada tidak langsung oleh DPRD diberlakukan, maka hal itu akan menurunkan semangat demokratisasi di daerah. Padahal, semua parpol komit dan konsisten dengan semangat Pemilu Langsung, termasuk Pilkada langsung tetap dilaksanakan.

“Sejak pelaksanaan pilpres yang kemarin telah kita tinggalkan, proses demokratisasi telah berlangsung dengan baik melalui Pemilu langsung. Kalau kemudian Pilkada dilaksanakan tidak langsung oleh DPRD, malah semangat kita menurun,” ujarnya.

Dibahasnya RUU Pilkada dengan wacana regulasi pelaksanaan tidak langsung oleh DPRD ini, kata Agus, juga menjadi salah-satu indikasi terjadinya pembunuhan demokrasi di Indonesia.

“Artinya, demokrasi kita mundur. Ini sama-sama kembali ke era orde baru. “PDI Perjuangan jelas menolak hal ini diberlakukan,” tegas Agus. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Bupati Ony Ngantor di MPP untuk Maksimalkan Pelayanan Publik

NGAWI – Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menepati janjinya untuk berkantor di Mall Pelayanan Publik (MPP) sebagai ...
LEGISLATIF

Marak MinyaKita Tak Sesuai Takaran, Baktiono Ingatkan Produsen dan Masyarakat

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, mengingatkan masyarakat pentingnya memahami volume minyak ...
KABAR CABANG

DPC Tulungagung Gelar Konsolidasi Internal, Bahas Rencana Kegaitan Ramadan

TULUNGAGUNG – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Tulungagung menggelar konsolidasi internal di ...
LEGISLATIF

Ketua DPRD Supriadi Apresiasi Program OASE Baznas Kabupaten Blitar.

BLITAR – Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, memberikan apresiasi terhadap program “OASE” (Orang Tua Asuh ...
SEMENTARA ITU...

Langkah Konkret Menuju Ekonomi Hijau, Ning Ita Serahkan Bantuan 20 Becak Listrik

MOJOKERTO – Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita menyerahkan bantuan 20 unit becak ...
EKSEKUTIF

Atasi Macet, Eri Cahyadi Ingin Terapkan Tarif Progresif Parkir TJU di Surabaya

SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan di Surabaya tidak ada parkir liar di tahun 2025. Hal ini disampaikan ...