Selasa
20 Mei 2025 | 2 : 41

Kontras: Ada 3 Langkah Jokowi – JK Selesaikan Kasus HAM

patung korban lumpur lapindoSURABAYA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya menilai visi dan misi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla memiliki komitmen untuk penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Koordinator Divisi Monitoring dan Dokumentasi Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir berharap dalam penyelesaian persoalan HAM, harus sejalan dengan prinsip hak dan korban yang sudah tertuang dalam aturan hukum nasional maupun internasional.

Menurut Fatkhul, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, yakni meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum demi terselenggaranya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam artian, Jaksa Agung harus menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan dan penuntutan, hingga proses pengadilan HAM ad hoc.

“Terkait hal ini, Joko Widodo harus berani mengeluarkan keputusan presiden,” ujar Fatkhul Khoir, Jumat (5/9/2014).

Langkah kedua adalah mewujudkan keadilan retroratif melalui upaya pemulihan harkat dan martabat kehidupan para korban. Dan, yang terpenting adalah pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla harus menjamin adanya pencegahan keberulangan di masa mendatang melalui penghapusan kebijakan yang diskriminatif, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

Sementara itu, terkait persoalan HAM yang terjadi di Jawa Timur, Fatkhul Khoir menerangkan ada beberapa hal yang harus diprioritaskan, seperti kasus Syiah Sampang dan lumpur Lapindo.

Fathkul Khoir mengatakan, jamaah Syiah Sampang yang sampai saat ini masih tinggal di Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo membutuhkan kepastian serta jaminan keamanan dan keadilan dari pemerintah.

Sedangkan soal kasus lumpur Lapindo, selain penyelesaian dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, Jokowi juga harus berani membuka kembali kasus lumpur Lapindo. Kontras Surabaya sendiri memastikan akan mengawal kontrak politik yang ditandatangani Joko Widodo tentang penyelesaian lumpur Lapindo.

“Kontrak politik itu adalah sebagai sebuah upaya yang harus tetap kita kawal bersama,” pungkas Fatkhul Khoir. (ovie)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

DPRD Berharap Kasus Dugaan Korupsi di Perumda Panglungan Segera Dituntaskan

JOMBANG – Kalangan DPRD Kabupaten Jombang mendorong pihak kejaksaan segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan ...
LEGISLATIF

Suyatno Dorong Generasi Muda Masuk Kepengurusan Koperasi Merah Putih

MAGETAN – Wakil Ketua DPRD Magetan, Suyatno memberi penekanan kepada calon pengurus koperasi Merah Putih ke depan ...
MILANGKORI

Apresiasi Kirab Budaya Wisata Gogoniti, Erma Dorong Masyarakat Kembangkan Potensi Wisata Desa

BLITAR – Suasana Desa Kemirigede, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Blitar pada Minggu (18/5/2025) mendadak ramai. ...
KRONIK

Ganjar Tekankan Pentingnya Loyalitas Kepala Daerah dari Banteng Terhadap Partai

JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menekankan pentingnya loyalitas kepala daerah terhadap partai ...
LEGISLATIF

Dimaz Fahturachman Ajak Warga Kedamean Aktif dalam Program Desa Mandiri

GRESIK – Anggota DPRD Gresik Fraksi PDI Perjuangan, Dimaz Fahturachman menggelar sosialisasi Perda Nomor 4 tahun ...
EKSEKUTIF

Pejabat Pemkot Mojokerto Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja, Ning Ita: Ini Adalah Kontrak Moral

MOJOKERTO – Seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto menandatangani ...