Kamis
23 Oktober 2025 | 8 : 53

Kontras: Ada 3 Langkah Jokowi – JK Selesaikan Kasus HAM

patung korban lumpur lapindoSURABAYA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya menilai visi dan misi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla memiliki komitmen untuk penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Koordinator Divisi Monitoring dan Dokumentasi Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir berharap dalam penyelesaian persoalan HAM, harus sejalan dengan prinsip hak dan korban yang sudah tertuang dalam aturan hukum nasional maupun internasional.

Menurut Fatkhul, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, yakni meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum demi terselenggaranya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam artian, Jaksa Agung harus menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan dan penuntutan, hingga proses pengadilan HAM ad hoc.

“Terkait hal ini, Joko Widodo harus berani mengeluarkan keputusan presiden,” ujar Fatkhul Khoir, Jumat (5/9/2014).

Langkah kedua adalah mewujudkan keadilan retroratif melalui upaya pemulihan harkat dan martabat kehidupan para korban. Dan, yang terpenting adalah pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla harus menjamin adanya pencegahan keberulangan di masa mendatang melalui penghapusan kebijakan yang diskriminatif, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

Sementara itu, terkait persoalan HAM yang terjadi di Jawa Timur, Fatkhul Khoir menerangkan ada beberapa hal yang harus diprioritaskan, seperti kasus Syiah Sampang dan lumpur Lapindo.

Fathkul Khoir mengatakan, jamaah Syiah Sampang yang sampai saat ini masih tinggal di Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo membutuhkan kepastian serta jaminan keamanan dan keadilan dari pemerintah.

Sedangkan soal kasus lumpur Lapindo, selain penyelesaian dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, Jokowi juga harus berani membuka kembali kasus lumpur Lapindo. Kontras Surabaya sendiri memastikan akan mengawal kontrak politik yang ditandatangani Joko Widodo tentang penyelesaian lumpur Lapindo.

“Kontrak politik itu adalah sebagai sebuah upaya yang harus tetap kita kawal bersama,” pungkas Fatkhul Khoir. (ovie)

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Candra: Penurunan Harga Pupuk Bersubsidi Melegakan Petani

JEMBER – Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, kebijakan pemerintah pusat menurunkan harga pupuk ...
SEMENTARA ITU...

GOW Gelar Gebyar Wirausaha Perempuan, Eri Cahyadi Berharap UMKM Naik Kelas

SURABAYA – Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Surabaya kembali menggelar Gebyar Wirausaha Perempuan 2025 yang ...
KABAR CABANG

Banteng Kota Malang Teguhkan Semangat Kebangsaan di Hari Santri Nasional 2025

MALANG – PDI Perjuangan Kota Malang menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan ...
KRONIK

Gemakan Yalal Wathon, PDI Perjuangan Rayakan Hari Santri dengan Paduan Suara Lintas Iman

JAKARTA – Ada yang berbeda dalam peringatan Hari Santri Nasional 2025 yang digelar DPP PDI Perjuangan di Sekolah ...
KABAR CABANG

Ajak Warga Surabaya Waspadai Cuaca Ekstrem, Buleks: Tolong Awasi Aktivitas Anak-anak

SURABAYA – Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan Kota Surabaya, Budi Leksono (Buleks), ...
KABAR CABANG

Gus Ipin: Santri dan Ulama Punya Peran Strategis dalam Perjuangan Kemerdekaan

Gus Ipin mengajak para santri tetap teguh memegang prinsip dasar ilmu dan adab, terutama di tengah gempuran narasi ...