Senin
05 Mei 2025 | 10 : 37

Kontras: Ada 3 Langkah Jokowi – JK Selesaikan Kasus HAM

patung korban lumpur lapindoSURABAYA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Surabaya menilai visi dan misi pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla memiliki komitmen untuk penyelesaian sejumlah kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

Koordinator Divisi Monitoring dan Dokumentasi Kontras Surabaya, Fatkhul Khoir berharap dalam penyelesaian persoalan HAM, harus sejalan dengan prinsip hak dan korban yang sudah tertuang dalam aturan hukum nasional maupun internasional.

Menurut Fatkhul, ada tiga hal yang harus dilakukan pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, yakni meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum demi terselenggaranya kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam artian, Jaksa Agung harus menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM ke tahap penyidikan dan penuntutan, hingga proses pengadilan HAM ad hoc.

“Terkait hal ini, Joko Widodo harus berani mengeluarkan keputusan presiden,” ujar Fatkhul Khoir, Jumat (5/9/2014).

Langkah kedua adalah mewujudkan keadilan retroratif melalui upaya pemulihan harkat dan martabat kehidupan para korban. Dan, yang terpenting adalah pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla harus menjamin adanya pencegahan keberulangan di masa mendatang melalui penghapusan kebijakan yang diskriminatif, serta langkah-langkah lain yang diperlukan.

Sementara itu, terkait persoalan HAM yang terjadi di Jawa Timur, Fatkhul Khoir menerangkan ada beberapa hal yang harus diprioritaskan, seperti kasus Syiah Sampang dan lumpur Lapindo.

Fathkul Khoir mengatakan, jamaah Syiah Sampang yang sampai saat ini masih tinggal di Rumah Susun Jemundo, Sidoarjo membutuhkan kepastian serta jaminan keamanan dan keadilan dari pemerintah.

Sedangkan soal kasus lumpur Lapindo, selain penyelesaian dan pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya, Jokowi juga harus berani membuka kembali kasus lumpur Lapindo. Kontras Surabaya sendiri memastikan akan mengawal kontrak politik yang ditandatangani Joko Widodo tentang penyelesaian lumpur Lapindo.

“Kontrak politik itu adalah sebagai sebuah upaya yang harus tetap kita kawal bersama,” pungkas Fatkhul Khoir. (ovie)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Biaya Haji Turun Rp 4 Juta, Pemerintah dan DPR Wacanakan Terus Tekan Ongkos pada Tahun 2026

JAKARTA – Pemerintah dan DPR berkeinginan menekan biaya haji pada tahun mendatang. Upaya dilakukan menyusul ...
LEGISLATIF

Dukung Pelestarian Budaya, Sukadar Minta Sedekah Bumi Petemon Digelar Serentak

SURABAYA – Anggota Komisi C DPRD Surabaya, Sukadar, menghadiri gelaran Sedekah Bumi yang dilaksanakan masyarakat di ...
KRONIK

Ikawangi Bandung Makin Solid, Siap Jadi Piranti Kemajuan Daerah

BANDUNG – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mendorong warga Banyuwangi yang merantau di berbagai daerah untuk ...
KRONIK

Awas! Beredar Nomor WA Mengaku Wabup Lumajang, Meminta Duit ke Sejumlah Kades

LUMAJANG – Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Lumajang mengimbau masyarakat untuk waspada ...
SEMENTARA ITU...

Didampingi Bupati Dhito, Anies Baswedan Sapa Siswa SMA Dharma Wanita Boarding School Kediri

KEDIRI – Siswa-siswi SMA Dharma Wanita Boarding School 1 Pare mendapat pengalaman berharga saat mengikuti program ...
KRONIK

Halal Bihalal, Suyatno Ajak Warga PSHT Tidak Adigang Adigung Adiguna

MAGETAN – Dewan Pembina  Persaudaraan Setia Hati Terate (SPHT) Distrik Magetan, Suyatno mengajak seluruh anggota ...