SURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Erma Susanti mendesak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sudah masuk Prolegnas selama dua periode DPR agar segera dibahas dan disahkan mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan, khususnya kekerasan seksual.

Dia mengatakan, mayoritas yang menjadi korban kekerasan seksual adalah usia anak dan usia produktif yang merupakan generasi penerus bangsa, dan hal ini sangat merugikan bangsa.

“Ini merugikan kita, selain ini merupakan kejahatan kemanusiaan. Itu juga akan sangat merugikan negara dari sisi korban yang sebagian besar di usia produktif dan anak ini adalah kekuatan atau potensi SDM yang ada di Indonesia,” kata Erma, Kamis (22/4/2021).

“Usia produktif kalau mengalami kekerasan, tentunya tidak menjadi produktif lagi karena korban kekerasan akan mengalami dampak fisik atau psikologis yang akan mempengaruhi kualitas hidupnya. Begitu juga anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual itu juga masa depan dan kehidupannya tidak akan sebaik anak-anak yang tidak mengalami kekerasan,” sambung Wakil Ketua Bidang Koperasi dan UMKM DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Tak hanya itu, saat berbicara tentang tingkat kesejahteraan masyarakat, di sana juga mencakup kualitas hidup dan kesehatan, baik kesehatan fisik maupun mental.

“Sehingga ini menjadi suatu keharusan. Indonesia harus mempunyai UU PKS sehingga bisa melindungi kita semua, perempuan, anak-anak perempuan kita dan lainnya, sehingga kedepan kita bisa mendapatkan generasi yang lebih baik,” tandasnya.

Erma menegaskan, sebenarnya terkait dengan substansi RUU PKS tidak ada yang melanggar atau terkait dengan Undang-Undang yang ada. Kalaupun soal perdebatan lebih dahulu revisi RUU KUHP dulu atau RUU PKS itu juga karena yang menjadi subyek dari pengaturan adalah hal yang berbeda.

“RUU PKS itu adalah lex specialis karena dilihat dari sisi korban yang jumlahnya sangat tinggi, kemudian faktor budaya yang kemudian bisa melanggengkan kekerasan yang terjadi dan juga hal-hal yang memang tidak bisa diatur dalam UU Pidana. Ini sesuatu yang kekhususan sehingga memang RUU PKS itu harus ada,” terang Erma.

Selama ini pihaknya telah berkoordinasi dengan DPP PDI Perjuangan, terutama dengan perwakilan dari legislator Banteng di DPR RI, dan Komisi yang membidangi itu. Bahkan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Komnas Perempuan, serta jaringan pengada layanan.

“Beberapa kali kita mengadakan diskusi, webinar dan sebagainya kalau tidak salah tiga kali, bahkan dengan Kementerian PPPA bahwa eksekutif yaitu Kementerian sangat mendukung dan prosesnya terus berlanjut,” beber anggota Komisi B DPRD Jatim ini.

“Sehingga ini merupakan agenda partai, yang memang kalau UU adalah DPR RI tapi kami di daerah melalui upaya-upaya apakah itu desiminasi  atau kampanye publik dan sebagainya itu ikut juga mendorong agar RUU PKS itu bisa segera disahkan dan diimplementasikan sehingga bisa melindungi dan mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan, utamanya adalah kekerasan seksual,” tutupnya. (dhani/pr)