SURABAYA – Anggota Komisi B dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Erma Susanti memastikan ketersediaan bahan pokok aman selama Ramadhan hingga Lebaran 2021.

“Aman (ketersediaan bahan pokok, red). Memang ada kenaikan Rp 1.000-2.000 pada beberapa komoditas di pasar, tapi ini masih wajar karena tingkat konsumsi juga tinggi pada awal puasa ini,” kata Erma Susanti, Rabu (21/4/2021).

Dia menegaskan akan terus memantau harga di pasar guna menghindari kenaikan harga bahan pokok yang melebihi batas kewajaran.

“Kami akan melakukan pemantauan, apakah ini permainan harga atau itu memang ketersediaannya yang langka (yang kemudian membuat harga bahan pokok naik, red),” ujar Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Menurutnya, Pemprov Jatim telah membentuk Satgas Pangan yang terdiri dari Aparat Penegak Hukum, Disperindag, Dinas Pertanian dan Perkebunan untuk menerima aduan dan melakukan pengawasan apabila terjadi kelangkaan atau harga yang tidak sesuai dengan yang seharusnya.

“Karena biasanya pada momen-momen seperti ini (Ramadhan ataupun jelang Lebaran, red) dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keuntungan lebih,” imbuhnya. 

Pihaknya akan memanggil Satgas Pangan untuk meminta laporan sekaligus turut serta melakukan sidak di beberapa tempat atau pasar, apabila ada laporan terjadi kelangkaan dan kenaikan harga yang tidak sepatutnya.

Selain itu, Komisi B telah memanggil Disperindag Jatim untuk lebih memperluas cakupan Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) agar tidak hanya memberikan informasi harga di pasar-pasar induk atau pasar besar tapi juga pasar yang berskala kecil dan menengah yang ada di kota/kabupaten.

“Sehingga kita minta Disperindag yang menjadi penanggung jawabnya dari sistem ini untuk proaktif mengajak kota/kabupaten untuk lebih memperluas data yang ada di masing-masing pasar di daerah. Sehingga Siskaperbapo ini lebih lengkap karena bisa melingkupi semua pasar yang ada dan update per hari. Sehingga tidak ada pasar yang kemudian harganya berbeda atau tidak berlaku hukum pasar disitu,” beber Erma. (dhani/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS