SURABAYA – Wali Kota Eri Cahyadi mengatakan, Pemkot Surabaya saat ini menyiapkan gaji setara upah minimum kota (UMK) Kota Surabaya atau sekitar Rp 4,3 juta untuk guru SD dan SMP swasta di Surabaya.

Saat ini pihaknya masih mendengar keluhan dari guru soal upah yang diterima. Seringkali beberapa sekolah swasta memberikan para pengajarnya gaji di bawah standar.

“Ada saja sekolah swasta yang bayar hanya Rp 750.000. Jujur kami miris mendengarnya,” ungkap Eri, Kamis (11/3/2021).

Padahal, terang Eri, beban guru teramat besar, khususnya di Kota Surabaya dengan jumlah penduduk mencapai 3 juta jiwa. Apalagi saat ini para guru juga tertekan akibat masa pandemi Covid-19. 

“Kami ada di sini juga berkat jasa guru. Sehingga, kesejahteraan guru memang harus dijamin negara atau pemerintah,” ujarnya.

Dia menyebut, Pemkot Surabaya di masa wali kota sebelumnya sebenarnya telah menyiapkan subsidi gaji bagi guru di sekolah swasta. Namun ada guru yang belum bisa mencairkan program ini karena belum terpenuhinya kuota jam mengajar guru.

Seharusnya untuk bisa mendapatkan subsidi gaji dari Pemkot, guru harus memenuhi 24 jam pelajaran selama sepekan. “Misalnya guru matematika di sekolah A ada satu. Di sekolah B juga ada satu. Padahal di masing-masing sekolah cuma (mengajar) 3 jam,” bebernya.

Untuk memenuhi jam mengajar, Eri meminta masing-masing sekolah untuk sharing guru. Artinya, setiap guru bisa mengajar di lebih dari satu sekolah. 

Hal ini juga telah dia sampaikan di hadapan kepala SMP se-Surabaya, Rabu (10/3/2021) lalu.

“Sekarang zamannya kolaborasi. Kami ingin ada kerjasama antar sekolah. Saya sampaikan, bahwa kalau tidak sampai 24 jam, tidak mungkin (mendapat gaji setara) UMK,” tegasnya.

Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya itu memastikan bahwa anggaran pemkot cukup untuk subsidi gaji guru. 

“Bopda yang kami buat bersama Dinas Pendidikan, untuk guru gaji guru sebenarnya sesuai UMK. Namun karena sendiri-sendiri (tak ada kerjasama antar sekolah), maka tidak bisa cair,” terang kader PDI Perjuangan ini.

Tidak hanya itu, Eri juga berharap masing-masing sekolah dapat melakukan seleksi calon guru dengan baik. Penerimaan guru harus didasarkan pada kebutuhan sekolah dan kompetensi guru. 

“Saya juga katakan, tolong ini ditata. Jangan asal dimasukkan jadi guru,” katanya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS