Sabtu
15 Maret 2025 | 9 : 38

Tak Boleh Terlibat FPI hingga HTI, Ini 7 Tindakan yang Harus Dihindari ASN

pdip-jatim-asn-290121

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuat surat edaran (SE) yang melarang aparatur sipil negara (ASN) berafiliasi dan atau mendukung organisasi terlarang. Langkah tegas yang tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri PAN-RB dan Kepala BKN.

 “SE Bersama ini ditujukan bagi ASN agar tetap menjunjung tinggi nilai dasar untuk wajib setia pada Pancasila, UUD 1945, pemerintahan yang sah serta menjaga fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa,” bunyi SE Bersama tersebut, dikutip dari laman Menpan.go.id, Kamis (28/1/2021). 

Keterlibatan ASN dalam organisasi terlarang dan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah dicabut status badan hukumnya dapat memunculkan sikap radikalisme negatif di lingkungan ASN dan instansi pemerintah. Untuk itu, perlu dicegah agar ASN dapat tetap fokus berkinerja dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. 

Penerbitan SE Bersama No. 02/2021 dan No. 2/SE/I/2021 yang ditandatangani pada 25 Januari 2021 ini, dimaksudkan sebagai pedoman dan panduan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) mengenai larangan, pencegahan, serta tindakan terhadap ASN yang berafiliasi/mendukung organisasi terlarang atau ormas tanpa dasar hukum. 

Dalam SE tersebut, terdapat ketentuan mengenai langkah-langkah pelarangan, pencegahan, penindakan, serta dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN yang terlibat. 

Tujuh larangan 

Langkah pelarangan oleh PPK tersebut, mencakup tujuh hal, yakni menjadi anggota atau memiliki pertalian, memberikan dukungan langsung dan tidak langsung, menjadi simpatisan, terlibat dalam kegiatan, menggunakan simbol serta atribut organisasi, menggunakan berbagai media untuk menyatakan keterlibatan dan penggunaan simbol dan atribut, serta melakukan tindakan lain yang terkait dengan organisasi terlarang dan ormas yang dicabut badan hukumnya. 

SE Bersama ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam yang diterbitkan pada 30 Desember 2020 lalu. SE Bersama Menteri PAN-RB dan Kepala BKN ini, diterbitkan dengan tujuan agar ASN tidak terlibat dalam paham dan praktik radikalisme. 

Sebelumnya, pada tahun 2019, pemerintah telah mengeluarkan SKB 11 Menteri dan Kepala Lembaga tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada ASN. SKB ini dimaksudkan untuk mencegah dan menangani tindakan radikalisme di kalangan ASN dan instansi pemerintah. 

Sebagai tindak lanjut, pemerintah membuat Portal Aduan ASN (aduanasn.id) sebagai sistem pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan ASN seperti perilaku yang bersifat menentang atau membuat ujaran kebencian. Portal Aduan ASN ini terbuka bagi masyarakat untuk mengadukan ASN yang dicurigai terpapar radikalisme negatif dengan disertai bukti. 

Kemudian, Kementerian PANRB pada September 2020 juga telah meluncurkan aplikasi ASN No Radikal, sebagai portal tindak lanjut dari Portal Aduan ASN. Aplikasi ini ditujukan untuk penyelesaian kasus ASN yang terpapar radikalisme oleh PPK secara elektronik. 

Dalam SE Bersama ini juga disebutkan organisasi terlarang dan ormas yang telah dicabut status badan hukumnya, yaitu Partai Komunis Indonesia, Jamaah Islamiyah, Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah Ansharut Daulah (JAD), dan Front Pembela Islam (FPI). 

Untuk diketahui, organisasi terlarang dan ormas yang dicabut status badan hukumnya adalah organisasi yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan dan/atau keputusan pemerintah dinyatakan dibubarkan, dibekukan dan/atau dilarang melakukan kegiatan, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. 

Selain itu juga, organisasi terlarang adalah organisasi yang melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan terorisme, mengganggu ketertiban umum dan/atau kegiatan lain yang mengancam Negara Kesatuan Republik Indonesia. (kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Ingin Dapat Perhatian Pemerintah, Pekerja Seni di Paron Wadul di Reses Pak Radji

NGAWI – Anggota Fraksi PDI Perjuangan, DPRD Kabupaten Ngawi, Drs. Soeradji, MM mendapatkan atensi dari kelompok ...
SEMENTARA ITU...

Jadi Narsum di Unisba, Erma Susanti Soroti Perempuan sebagai Agen Perubahan

BLITAR – Universitas Islam Blitar (Unisba) menggelar Lentera Ramadhan dengan tema “Menyalakan semangat pemberdayaan ...
LEGISLATIF

Tak Harus Bertemu, Sutardi Persilakan Masyarakat Sampaikan Aspirasi Lewat WhatsApp

MADIUN – Kecanggihan teknologi yang berkembang pesat menjadi salah satu yang memudahkan masyarakat untuk mencari ...
SEMENTARA ITU...

Bupati Mas Dhito Dorong Percepatan Sertifikat Tanah Wakaf di Kabupaten Kediri

KEDIRI – Bupati Hanindhito Himawan Pramana berkolaborasi dengan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam upaya ...
LEGISLATIF

Reses Bersama Awak Media, Ketua DPRD Kota Mojokerto Paparkan Inpres tentang Efisiensi

MOJOKERTO – Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti menggelar reses di salah satu warung kopi (warkop) di Kecamatan ...
LEGISLATIF

Fraksi PDI Perjuangan Dorong UHC Jember Terpenuhi 100 %

JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mendesak agar Universal Healt Coverage (UHC) di Kabupaten Jember ...