JEMBER – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember mendesak agar Universal Healt Coverage (UHC) di Kabupaten Jember tercapai seratus persen, walaupun ada program efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Hal itu disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan Indi Naidha saat membacakan pandangan fraksi pada sidang paripurna di gedung DPRD, Jumat (14/3/2025) malam.

Pada penyampaian pandangan fraksi itu, Indi menegaskan bahwa penghematan yang dihasilkan dari restrukturisasi birokrasi benar-benar dialokasikan untuk kesehatan masyarakat Jember.

Sebab PDI Perjuangan sampai saat ini tak pernah berubah untuk terus mendorong agar setiap warga Jember bisa berobat gratis tanpa kendala biaya.

Dan untuk upaya itu, lanjut Indi, dapat dilakukan dalam P-APBD tahun 2025 yang seharusnya pembahasan akan dipercepat pasca keluarnya surat edaran menteri dalam negeri nomor 900/.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang penyesuaian kebijakan pembangunan daerah melalui perubahan RKPD dan P-APBD Tahun Anggaran 2025.

Layanan kesehatan, sebut Indi, harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan efisiensi ini. PDI Perjuangan menginginkan masyarakat merasakan manfaat langsung dari kebijakan tersebut.

“Sebab bagi fraksi PDI Perjuangan kesehatan adalah hak semua warga tanpa pengecualian,” tegasya usai sidang.

Selain urusan kesehatan, sambung Indi, Fraksi PDI Perjuangan juga menegaskan dukungan penuh terhadap penyesuaian struktur organisasi perangkat daerah demi efisiensi dan efektivitas peningkatan pelayanan publik.

Dengan harapan, perubahan struktur organisasi dan tata kerja ini dapat membawa manfaat nyata bagi masyarakat serta semakin memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Terkait pelayanan publik, fraksi menegaskan juga harus tetap menjadi prioritas utama. Restrukturisasi organisasi perangkat daerah tidak boleh menghambat dan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (art/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS