SIDOARJO – Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Kusnadi mengajak masyarakat Sidoarjo terus disiplin menjalankan protokol kesehatan menjelang pelaksanaan Pilkada serentak, 9 Desember mendatang. Ajakan itu dia sampaikan, agar tidak menimbulkan klaster baru penyebaran Covid-19 di Pilkada 2020.

“Kami minta jangan ada dulu pengumpulan massa dalam jumlah besar di lapangan. Pilkada 2020 kita jalankan dengan pola baru,” kata Kusnadi, Senin (21/9/2020).

“Pola kampanye konvensional seperti Pemilu sebelumnya akan banyak berubah dengan banyak menggunakan virtual. Tatap muka akan dibatasi dengan menggunakan protokol kesehatan ketat,” ujarnya.

Pesan itu juga telah dia sampaikan secara terbuka di depan warga Kecamatan Sukodono, di acara bertajuk Penyerapan Aspirasi Masyarakat – Reses II tahun 2020 DPRD Jatim, Minggu (20/9/2020).

Kusnadi menambahkan, para tim pemenangan akan lebih banyak bekerja dengan turun langsung ke rumah-rumah. “Para pasangan calon kepala daerah mau tidak mau harus menyiapkan tim yang bertemu calon pemilih secara door to door,” terang politisi yang juga Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.

Sekalipun, cara tersebut bukan tidak mungkin akan tetap berpotensi menimbulkan kluster keluarga. “Sekali lagi, semua tetap ada risiko. Namun, prinsipnya kita gunakan yang risikonya paling kecil,” katanya.

Di sisi lain, penyelenggara harus mengantisipasi akibat pelaksanaan Pilkada yang berlangsung di tengah pandemi yang di antaranya potensi turunnya partisipasi pemilih. “Di situlah tantangan bagi penyelenggara Pilkada,” ujar Kusnadi.

“Kalau penyelenggara bisa mengantisipasi, penurunan bisa diperkecil. Sekalipun tidak mencapai target, namun partisipasi bisa di atas 50 persen total suara,” tambah politisi asal Dapil Sidoarjo ini.

Pihaknya bersama pemerintah provinsi terus berusaha untuk menekan angka penularan Covid-19. Di antaranya, menyiapkan Perda yang menjadi payung hukum pelaksanaan pencegahan Covid-19 yang di situ juga tercantum sanksi bagi para pelanggar.

“Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memang terkadang perlu disiapkan sanksi. Prinsipnya, yang namanya sanksi, tentu dirasa tidak ringan,” katanya.

Kusnadi menambahkan, bahwa dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur, 19 di antaranya akan melaksanakan Pilkada tahun ini. Termasuk, di Sidoarjo dan Surabaya yang memiliki angka penularan di antara yang tertinggi di Jatim.

Pun demikian, Kusnadi juga mengimbau agar masyarakat hadir pada tanggal 9 Desember ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk memberikan suara. “Namun, tetap mematuhi protokol kesehatan,” tuturnya. (goek)