SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan tim baru penanggulangan Covid-19 dan pemulihan ekonomi menyusul pembubaran Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

“Pak Sekda sudah saya minta bentuk. Kita tetap bentuk tim karena tidak mungkin kalau Dinas Kesehatan bekerja sendiri,” kata Wali Kota Tri Rismaharini di Balai Kota Surabaya, Selasa (21/7/2020).

Menurut dia, selain mengacu pada Perpres RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, pembentukan tim ini dinilai penting untuk saling menyamakan persepsi.

Selain itu, lanjut dia, koordinasi terkait penanganan Covid-19 yang selama ini telah berjalan tetap sama seperti halnya dalam memutuskan suatu protokol kesehatan di pusat perbelanjaan.

Baca juga: Jokowi Kendalikan Penanganan Covid-19 serta Pemulihan Ekonomi Nasional

Risma menyatakan, tim tersebut nantinya merupakan gabungan dari beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Surabaya.

“Supaya koordinasinya tetap sama. Jadi nanti misalnya memutuskan sesuatu, misalkan protokol di mal itu ya, tetap ada tim inti dari Bakesbang, Satpol PP, Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan,” jlentrehnya.

Wali kota yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyebut sebelum melangkah atau memutuskan suatu kebijakan, tim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari berbagai sisi aspek. Seperti halnya di pusat perbelanjaan, harus ada pertimbangan dari sisi pengaturan pengunjung hingga transaksi pembelian.

“Jadi tidak sendiri, maksudnya kalau dilihat dari sisi perdagangan, dia mungkin atur transaksi saja. Tapi kalau dengan tim, maka diatur misalkan caranya antre kalau di dalam penuh, antrenya gimana di luar begitu,” terang Risma.

Meski demikian, wali kota perempuan pertama di Surabaya itu, menyatakan dalam pembentukan tim nanti, pihaknya tetap menggandeng jajaran TNI dan Polri.

Hal itu berkaca pada pengalaman sebelumnya bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam upaya percepatan penanganan Covid-19 di Kota Surabaya dinilai penting.

“Kita selama ini tetap libatkan (TNI dan Polri, red.), sistem baru kita libatkan itu. Karena sebelumnya pun kita sudah begitu,” ujarnya.

Terkait kondisi ekonomi di Surabaya, tambah Risma,  roda perekonomiannya mulai berjalan baik. Ke depan pihaknya akan terus melakukan evaluasi-evaluasi terkait dengan kondisi perekonomian di Kota Pahlawan ini.

“Kalau ekonomi rasanya masing-masing sudah mulai jalan. Jadi evaluasi misalkan kemarin kayak PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), bisa diangsur. Termasuk IMB (Izin Mendirikan Bangunan) itu juga sudah kita atur bagaimana pembayarannya,” katanya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS