SURABAYA – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri mendorong warga terdampak Covid-19 yang belum dapat bantuan sosial (bansos) baik berupa sembako maupun bantuan langsung tunai (BLT) agar segera melapor ke RT/RW di lingkungannya masing-masing.

“Warga kita dorong segera melapor ke RT/RW, untuk ditindaklanjuti dinas terkait agar mendapat bantuan,” kata Syaifuddin Zuhri, Jumat (8/5/2020).

Pihaknya mengapresiasi gerak Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang menyalurkan bantuan ke warga terdampak berupa sembako hingga BLT. Syaifuddin menyebut, Risma telah berhasil memadukan semua sumberdaya bantuan dari pusat hingga kota untuk warga dengan pendataan yang transparan dan menyeluruh.

“Kami berharap ini bisa terus optimal demi membantu masyarakat melewati pandemi Covid-19,” ujarnya.

Risma, lanjut Syaifuddin, telah melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan cepat dan transparan. Total MBR yang didata mencapai 235.477 kepala keluarga (KK), dan semuanya telah masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca juga: Ruang Isolasi Overload, Ghoni Usul Pemkot Surabaya Maksimalkan Asetnya

Dari 235.477 KK tersebut, selama ini 61.145 KK telah mendapatkan program reguler dari pemerintah, yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

Sedang sisanya sebanyak 174.332 KK mendapatkan bantuan tunai dari Kementerian Sosial sebesar Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan.

“Bu Risma memperjuangkan 174.332 KK untuk mendapatkan bansos tunai dari Kemensos. Kami sudah melihat surat Bu Risma ke Menteri Sosial, dan kita mengapresiasi perjuangan serta lobi Bu Risma sehingga 174.332 KK mendapat Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan,” kata Syaifuddin.

Dia menambahkan, Pemkot Surabaya juga mendata 26.122 KK yang tidak masuk DTKS. Mereka juga diberikan bantuan paket sembako yang telah mulai disalurkan.

“Jadi ini MBR yang di DTKS maupun warga terdampak non-DTKS semuanya telah tercover. Mari kita kawal penyalurannya,” ajaknya.

Menurut Syaifuddin, tentu dalam perjalanannya nanti ada kemudian warga terdampak yang belum masuk skema bantuan.

Dia menilai perubahan data yang dinamis sangat wajar dalam situasi wabah seperti saat ini, karena warga yang sekarang punya penghasilan, bisa jadi dua pekan lagi tiba-tiba kesulitan ekonomi.

“Jadi jangan saling menyalahkan, karena data sangat dinamis. Pemkot sudah mengalokasikan bantuan untuk kasus-kasus pendataan yang dinamis itu,” jelas Cak Ipuk, sapaannya.

Syaifuddin menambahkan, tentu dalam penanggulangan dampak Covid-19 ini Pemkot Surabaya tidak bisa bergerak sendirian, melainkan gotong royong elemen lain mutlak diperlukan.

“Jadi saya kira dengan skema gotong royong pusat, provinsi, kota, dan berbagai elemen masyarakat akan semakin banyak membantu warga. Tapi jangan ada pihak yang seolah-olah membantu, tapi kemudian memolitisasi,” tandas dia.

Wakil Koordinator Hubungan Masyarakat Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya M. Fikser sebelumnya mengatakan daftar penerima bansos untuk warga terdampak Covid-19 sudah bisa dicek masyarakat umum melalui papan pengumuman di kantor kecamatan dan kelurahan di Kota Surabaya.

“Sekarang sudah ditempel di kantor kecamatan dan kelurahan. Jadi masyarakat bisa melihat keterbukaan dalam penyaluran,” kata Fikser.

Namun, lanjut dia, bagi warga yang masih belum menerima dan merasa terdampak Covid-19, bisa melaporkan ke RW setempat agar dimasukkan ke dalam aplikasi terdampak Covid-19. Apabila RW merasa kesulitan bisa langsung ke kelurahan untuk dibantu diinputkan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS