JAKARTA – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, penyusunan Omnibus Law dalam kondisi saat ini merupakan terobosan pemerintah.

Menurut Pramono, adanya tekanan ekonomi akibat trade war dan Virus Korona maka semua negara berlomba-lomba untuk menarik investasi.

“Karena kunci dari pertumbuhan salah satunya adalah investasi sehingga tidak bisa kemudian Indonesia seperti kemarin yang terlalu terbebani dengan demokrasi yang sangat rigid. Salah satu terobosan yang kita lakukan adalah dengan Omnibus Law,” katanya.

Penegasan tersebut disampaikan Pramono Anung saat menjadi pembicara pada acara Pisah Sambut Direktur Eksekutif Kemitraan, di JS Luwansa Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (4/3/2020).

Mantan Sekjen PDI Perjuangan ini menyebut, ada 79 undang-undang di Omnibus Law, dengan 1.244 pasal. Menurutnya, ini bukan pekerjaan gampang, sungguh sangat berat, maka tidak bisa hanya menggantungkan kepada pemerintah dan parlemen.

“Ruang publik harus dibuka seluas-luasnya, kritik harus diberikan karena saya meyakini sebuah pemerintahan yang baik adalah sebuah pemerintahan yang dikritik dengan keras. Tanpa kritik tidak menjadi vitamin,” ujarnya.

Dalam persoalan investasi, sebut Pramono, harus diubah yang disebut sebagai ease of doing business, tingkat kemudahan berusaha yang sekarang ini Indonesia sudah pada posisi 73 dari 180 negara lebih. Pada 2014 masih pada posisi 120.

Kalau mau menjadi negara yang lebih efisien, negara yang lebih maju, jelas dia, maka di tahun ini harus di bawah 55 levelnya, dari 180 negara.

“Kalau ini tidak diubah, tidak bisa lebih efisien maka jangan harap kita segera naik kelas,” ujarnya seraya menambahkan jangan sampai Indonesia terjebak dengan middle income trap.

Selain reformasi birokrasi harus dilakukan, tambah Seskab, yang paling penting adalah transformasi ekonomi menjadi prioritas.

“Ketika kita menghadapi tekanan palm oil oleh Uni Eropa karena dianggap palm oil ini menjadi ancaman bagi bunga matahari dan sebagainya, dengan isu lingkungan hidup tentunya,” tambahnya.

Ketika pemerintah mengeluarkan B20 dan sekarang sudah keluar B30, tambah Seskab, mudah-mudahan awal tahun depan menjadi B40 dan Ahli Indonesia sudah menemukan katalisnya.

Hal ini, sambung Seskab, menjadi kekuatan baru sehingga persoalan lingkungan hidup bisa teratasi karena pemerintah masih memberlakukan moratorium untuk sawit.

Pada kesempatan itu, Seskab juga menyampaikan capaian dari pemerintah terkait gini rasio kemiskinan, kemudian juga realisasi investasi, pengangguran, dan neraca perdagangan.

“Kita juga mengalami penurunan luar biasa yang USD 8 miliar lebih kemarin defisitnya menjadi 3,5% tetapi tidak cukup kalau kemudian kita harus bersiap diri untuk menjadi negara dengan fondasi negara maju,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS