JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyebut, Indonesia masih punya pekerjaan besar yang belum selesai dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Jokowi mencatat masih ada 24,7 juta jiwa masuk kategori miskin, dan 9,91 juta di antaranya sangat miskin.

Jokowi menargetkan kemiskinan ekstrem sebanyak 9,91 jiwa ini bisa hilang pada 2024 mendatang. “Kita harapkan di 2024, untuk kemiskinan ekstrem ini bisa pada posisi 0,” kata Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2020).

Untuk itu, Jokowi minta jajarannya bekerja lebih fokus lagi untuk menyasar penduduk yang sangat miskin.

“Kita bisa fokus menangani terlebih dahulu yang 9,91 juta jiwa ini. Karena itu, data tentang siapa dan di mana warga kita ini harus betul-betul akurat. Sehingga program bisa tepat pada kelompok sasaran yang kita inginkan,” kata dia.

Jokowi juga minta strategi pengentasan kemiskinan betul-betul terkonsolidasi, terintegrasi, dan tepat sasaran. Sehingga pembagian tugas setiap kementerian dan lembaga harus jelas.

Dia menegaskan perlu intervensi dari kementerian/lembaga dari sisi program, baik yang berkaitan dengan Jaringan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan non Tunai, dan kartu sembako. Juga program pinjaman seperti Kredit Usaha Rakyat dan Bank Wakaf Mikro.

Termasuk juga dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN dan CSR sektor swasta yang bisa diarahkan ke arah tersebut.

“Kalau ini betul-betul bisa kita lakukan dan terkonsolidasi, saya yakin angka nol persen bisa kita lakukan,” tuturnya.

Sementara itu, pemerintah akan memfokuskan program-program bantuan sosial, antara lain Progam Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Program Sembilan Bahan Pokok (sembako) dan Program Indonesia Pintar (PIP) serta melakukan pemutakhiran data keluarga miskin agar lebih akurat.

”Dan juga untuk melihat kembali jenis-jenis bantuan sosial yang bersifat subsidi barang: subsidi listrik, subsidi pupuk dan sebagainya. Kemudian Bapak Presiden juga memerintahkan kami untuk berkoordinasi dalam rangka pemutakhiran data, data keluarga miskin,” kata Mensos Juliari P. Batubara.

Juliari juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi minta antar kementerian/lembaga terkait untuk berkoordinasi melakukan pemutakhiran data keluarga miskin, sehingga bisa didapatkan data-data keluarga miskin yang lebih akurat lagi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS