Kamis
15 Oktober 2026 | 8 : 42

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Puan: Kebudayaan Mampu Bentuk Karakter Manusia, Lebih Memanusiakan Manusia

pdip-jatim-puan-doktor-hc1

SEMARANG – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan kebudayaan sebagai landasan untuk membangun manusia Indonesia ber- Pancasila menuju era masyarakat 5.0, pada hakikatnya adalah “Nation and Character Building”.

“Masyarakat 5.0 merupakan gambaran ideal sebuah masyarakat yang menjunjung tinggi harkat dan nilai-nilai kemanusiaan berbasis kemajuan teknologi (technology-based human centered society),” kata Puan, dalam pidato penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa (HC) dalam bidang Kebudayaan dan Kebijakan Pembangunan Manusia” dari Universitas Diponegoro, Semarang, Jumat (14/2/2020).

Dalam konteks ini sambung Puan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, soidaritas kebangsaan, musyawarah, gotong-royong, kemakmuran bersama, toleransi, saling membantu, saling bercanda, dan sebagainya) sesungguhnya tidak kalah lengkap dengan nilai-nilai kemanusiaan yang ingin dikembangkan dalam Masyarakat 5.0 di negara-negara maju.

Karena itu, nilai-nilai Pancasila dapat digunakan sebagai modal dasar untuk membangun masyarakat Indonesia 5.0 dengan melengkapinya pada basis kemajuan teknologi super-modern.

“Di sini hal yang paling mendasar adalah bagaimana masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila mampu memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan rakyat,” ujarnya.

Tantangan besar yang harus diselesaikan, lanjut Puan, adalah bagaimana merealisasikan idealisme itu ke dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia. Atau dengan kata lain bagaimanakah menciptakan insan yang berpancasila untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki basis teknologi tinggi.

Hal ini tentu saja tidak lepas dari pemfungsian kebudayaan nasional, dari mana Pancasila itu berasal, sebagai landasan praktis kebijakan publik untuk merealisasikan gagasan strategis mengenai Masyarakat Indonesia 5.0 yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

“Hal ini sesuai dengan pemikiran ahli kebudayaan bahwa kebudayaan memiliki arti penting dalam pembangunan manusia,” paparnya.

Kebudayaan, sebut Puan, mampu membentuk karakter manusia, lebih memanusiakan manusia. Kebudayaan memiliki kemampuan untuk membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik dan berperikemanusiaan, kebudayaan dapat membentuk identitas suatu masyarakat, dan mampu mempererat solidaritas sosial.

Sesungguhnya pengarusutamaan kebudayaan nasional untuk pembangunan manusia secara historis telah dilakukan sejak awal kemerdekaan hingga zaman Bung Karno hingga masa Orde Baru. Namun demikian tekanan-tekanan kapitalisme telah menggeser arus utama tersebut.

Dalam konteks ini apa yang perlu dilakukan, lanjut Puan, adalah: pertama, melakukan reorientasi cara pandang dalam melihat dan menfungsikan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Kebudayaan Indonesia harus dipandang, ditempatkan, dan difungsikan sebagai landasan untuk memanusiakan manusia Indonesia,” paparnya.

Kebudayaan tidak semata-mata ditempatkan sebagai klangenan, identitas, simbol status, dan semacamnya tetapi harus difungsikan untuk membentuk cara berpikir, berperilaku, dan berkarya seluruh elemen masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Kedua, negara harus diberdayakan untuk mampu menjamin terlaksananya pembangunan manusia Indonesia yang berkebudayaan Indonesia, bukan manusia Indonesia yang berkebudayaan lain.
Oleh karena itu segala upaya harus dilakukan untuk melestarikan dan sekaligus mengembangkan kebudayaan Indonesia sebagai landasan untuk membangun insan Indonesia yang berpancasila.

“Pembangunan manusia ini sangat penting karena the most valuable of all capital is that invested in human beings,” tuturnya.

Ketiga adalah bagaimana negara harus diberdayakan untuk memiliki otoritas guna penerapan kebijakan public di bidang kebudayaan yang mampu menyentuh sendi-sendi yang paling dasar dalam kehidupan masyarakat baik dalam pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan etika, ekonomi, sosial,

“Melalui eksekusi kebijakan public inilah tataran filosofis-teoretik kebudayaan dapat diwujudkan sebagai landasan utama dalam rangka membangun manusia Indonesia yang berbudaya Indonesia guna mewujudkan masyarakat Indonesia 5.0 sebagaimana yang sudah dirintis di negara-negara maju,” ujarnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

Sanusi Siapkan Pendidikan Kesetaraan Gratis untuk 14.565 Anak Tidak Sekolah di Malang

MALANG – Bupati Malang HM Sanusi menyiapkan intervensi pendidikan kesetaraan yang dibiayai penuh melalui APBD untuk ...
KRONIK

Ina Ammania Desak Kasus Dugaan Kekerasan Seksual 13 Mahasiswi Unpas Diusut Transparan

BONDOWOSO – Anggota Komisi VIII DPR RI, Ina Ammania, mendesak pengusutan transparan atas dugaan kekerasan seksual ...
EKSEKUTIF

Pasar Ngadiluwih Kediri Segera Buka 24 Jam, Siapkan 805 Lapak untuk Pedagang

KEDIRI – Pasar Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, segera beroperasi dengan konsep 24 jam setelah revitalisasinya hampir ...
LEGISLATIF

Andreas Gagas Perdagangan Karbon Berbasis Komunitas di CMC Tiga Warna Malang

MALANG – Pelestarian mangrove tak hanya berperan menjaga lingkungan, tetapi juga berpeluang membuka sumber ekonomi ...
LEGISLATIF

Sidak Venue POPDA XV Jatim, DPRD Ngawi Temukan Mistar Gawang Goyang

NGAWI – Komisi III DPRD Kabupaten Ngawi menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah venue Pekan Olahraga ...
LEGISLATIF

Pelaku Usaha Mikro Tuban Didorong Berkoperasi

TUBAN – Upaya memperkuat perekonomian berbasis kerakyatan terus didorong di daerah. Anggota DPRD Jawa Timur Fraksi ...