JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan duka cita mendalam  serta turut berbelasungkawa  atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam bencana banjir yang melanda Kawasan Jabodetabek. Puan mendoakan para keluarga korban diberi ketabahan.

Menurut Puan, dalam setiap peristiwa bencana, penyelamatan korban adalah yang utama. Karena itu proses evakuasi terhadap para korban yang terkepung banjir harus diutamakan.

Pihaknya mendengar dan menerima laporan bahwa masih banyak korban yang belum dievakuasi dari rumah-rumah mereka yang terkepung banjir, terutama di wilayah terdampak banjir di pinggiran Tangerang, Bekasi, dan Bogor.

“Karena itu, tim evakuasi harus menyisir seluruh wilayah terdampak untuk menghindari jatuhnya korban yang lebih banyak,” kata Puan, Kamis (2/1/2020).

Untuk memaksimalkan kerja tim evakuasi, lanjut Puan, Badan SAR dan Badan Penanggulangan Bencana harus menyertakan seluruh potensi yang ada baik itu aparat TNI, Polri serta para relawan.

“Pemerintah melalui  Badan Penanggulangan Bencana harus melakukan operasi tanggap darurat secara menyeluruh meliputi operasi penyelamatan para korban, pendirian tempat pengungsian, Dapur Umum, Pengamanan rumah dan asset para korban, serta mengantisipasi munculnya penyakit-penyakit  pasca banjir,” ujarnya.

Pada saat tanggap darurat, tambah Ketua DPP PDI Perjuangan ini, pemerintah diminta mengerahkan seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk membantu masyarakat terdampak dan segera melakukan upaya pemulihan.

Diperlukan  membangun sinergi yang lebih baik antar-K/L yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan bencana yaitu Kemensos, Kemendagri, Kementerian PUPR, Kemenkes dan BNPB serta Pemerintah Daerah.

“Kami di DPR minta agar bencana banjir yang melanda Jabodetabek untuk segera diatasi melalui koordinasi dan komunikasi antar instansi terkait. Tidak malah saling melempar tanggungjawab dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat,” tandas Puan.

Dia pun mengimbau para anggota DPR RI yang sedang reses, terutama di Dapil Jabodetabek, untuk membantu melakukan proses-proses tanggap darurat dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada.

Banjir di Jabodetabek, imbuhnya, tidak bisa diselesaikan secara parsial karena melibatkan beberapa daerah. Harus ada upaya pencegahan untuk meminimalkan dampak  dari hulu sampai hilir sehingga pemerintah pusat harus tampil menjadi pelopor.

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersinergi dalam menyusun kebijakan dan program penanggulangan banjir di Jabodetabek. Kami akan membantu semua upaya pencegahan dan penanggulangan banjir Jabodetabek terutama dari sisi fungsi budgeting dan legislasi,” pungkasnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS