JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Basarah mengatakan, pihaknya setuju jika Pancasila dijadikan pelajaran wajib mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga perguruan tinggi. Basarah pun menegaskan, Pancasila tidak bisa disubordinasikan di bawah mata pelajaran lain.

“Hal itu bukan hanya kemauan BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila). Tapi sudah menjadi kemauan politik di MPR dan DPR,” ujar Basarah kepada wartawan usai memberikan materi penguatan nilai Pancasila kepada penceramah dan pengajar di bilangan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2019) malam.

Dalam hal ini, kata dia, kedua pihak sepakat untuk menegaskan dasar hukum rencana ini.

Menurut Basarah, rencana ini harus didahului dengan merevisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003. Yang mana nantinya revisi itu memuat klausul untuk memasukkan kembali pelajaran Pancasila sebagai pelajaran wajib.

“Memasukkan kembali pelajaran Pancasila sebagai pelajaran wajib. Maka pelajaran ini tidak bisa disubkontraktorkan lagi dalam mata pelajaran apapun, termasuk mata pelajaran Kewarganegaraan,” tuturnya.

“Jadi nomenklaturnya nanti adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila,” tambah Basarah.

Ketua DPP PDI Perjuangan ini menyebut, Pancasila sebagai titik temu, sebagai kalimat yang pertemukan semua agama, semua suku, golongan. “Mereka semua ketemu dalam bingkai Pancasila, bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, materi pelajaran Pancasila juga harus memuat sejarah yang sebenarnya ketika pendiri bangsa menyepakati Pancasila, menunjukkan kearifan mereka.

“Menunjukkan bahwa betapa alim ulama pendiri bangsa kita, bukan hanya mencintai Islam sebagai agamanya, tetapi juga mencintai bangsa Indonesia. Begitu juga, kaum nasionalis lainnya yang mencintai agamanya dan negaranya dengan hormati pemeluk agama lain,” tuturnya.

Dia mengingatkan kearifan para pendiri bangsa perlu dinarasikan dalam dokumen-dokumen akademis yang diajarkan mulai pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai perguruan tinggi.

“Tentu dengan model masing-masing juga, PAUD, SD, SMP, SMA, sampai PT. Dengan variasi dan model yang beda-beda. Sesuai tingkatan studi sekolahnya,” urai Basarah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS