JAKARTA – PDI Perjuangan menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyusunan Kabinet Kerja jilid II.

Karenanya, partai pemenang Pemilu 2019 ini tidak akan mendesak Jokowi untuk memutuskan batas waktu penyusunan kabinet periode 2019-2024.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan persoalan kabinet dan pengisian jabatan menteri, tidak terlalu dianggap krusial, karena penyusunan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden.

“Saya sebagai ketua umum partai pengusung utama Presiden Jokowi, menunggu dulu pelantikan presiden pada 20 Oktober,” kata Megawati, Rabu (28/8/2019).

Menurutnya, hal yang harus diingat, pembentukan kabinet itu adalah hak prerogatif presiden. Artinya penentu akhirnya adalah Presiden Jokowi

Presiden kelima RI ini menjelaskan penyusunan kabinet baru akan dibahas setelah pelantikan presiden dan wakil presiden.

Menurut dia, Kongres V PDI Perjuangan di Bali lalu, pihaknya memang sempat meminta agar partainya itu diberi jatah kursi kabinet terbesar.

“Usulan itu disampaikan karena dalam forum kongres. Pernyataan saya saat itu adalah hal biasa saja. Kenapa harus sembunyi-sembunyi. Minta saja, tapi dikasih atau tidak, itu adalah keputusan presiden,” ujarnya.

Meskipun begitu, Megawati akan tetap tunduk pada fatsun politik Indonesia, bahwa yang menentukan kabinet adalah presiden terpilih melalui hak prerogatifnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku sudah mengantongi nama-nama calon menteri yang akan membantu pemerintahannya di periode kedua. Jokowi mengatakan, kabinet Jokowi jilid II akan didominasi kalangan profesional ketimbang partai politik. Dengan komposisi 45 partai politik, 55 profesional. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS