JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, rencana pemindahan ibu kota negara sudah digagas sejak lama, bahkan sejak era Presiden Pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno.

“Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibu kotanya,” kata Jokowi dalam konperensi pers mengenai lokasi pemindahan ibu kota, di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Soal munculnya banyak pertanyaan mengapa harus pindah, Jokowi menyebutkan sejumlah alasan perlunya pemindahan ibu kota negara.

Baca juga: Fix! Ibukota Negara Pindah ke Kaltim

Pertama, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa, dan juga airport (bandar udara) dan pelabuhan laut yang terbesar di Indonesia.

Kedua, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan penduduk sudah 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Selain itu, 58 persen PDB ekonomi Indonesia itu ada di Pulau Jawa, dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan.

“Beban ini akan semakin berat bila ibu kota pemerintahan pindahnya tetap di Pulau Jawa,” jelas Jokowi.

Dia menegaskan, tidak bisa dibiarkan terus-menerus beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah telanjur parah, dan polusi udara dan air yang harus segera ditangani.

Jokowi juga menyatakan, hal ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, tapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan kepada Jakarta.

“Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat, meskipun sejak 2001 sudah dilakukan otonomi daerah,” terangnya.

Karena itulah, lanjut Jokowi, setelah melakukan kajian-kajian mendalam, yang diintensifkan studinya dalam tiga tahun terakhir, kesimpulannya bahwa lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Presiden terpilih dalam Pilpres 2019 yang berpasangan dengan KH Ma’ruf Amin ini menegaskan, pembangunan ibu kota baru bukan satu-satunya upaya-upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa.

Karena selain itu, kata Jokowi, pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS