DENPASAR – Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah memastikan, amandemen terbatas UUD 1945 yang diajukan partainya, tidak akan mengubah mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden.

Basarah menegaskan, konsep yang diajukan PDIP tetap menempatkan pemilihan kepala negara diserahkan kepada suara rakyat. “Presiden dalam konsep amandemen terbatas PDI Perjuangan itu tetap dipilih rakyat,” tegas Basarah, di Sanur, Denpasar, Minggu (11/8/2019).

Sebelumnya, melalui Kongres V di Hotel Grand Inna Bali Beach, Sanur, Bali, Sabtu (10/8/2019), PDIP merekomendasikan amandemen terbatas UUD 1945 untuk menetapkan kembali MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.

Dengan demikian, MPR RI memiliki kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan. “Jadi, GBHN itu tidak sama dengan menjadikan MPR RI sebagai lembaga yang memilih presiden dan menjadikan presiden sebagai mandataris MPR. Beda,” jelas Basarah.

Amandemen terbatas agar MPR dapat menetapkan GBHN dinilai sangat penting bagi Indonesia. Tujuannya agar Indonesia memiliki peta jalan ke depan, baik pemerintah pusat maupun daerah.

Sebab, pergantian kepala pemerintah atau kepala daerah biasanya dibarengi dengan pergantian visi, misi dan program. Hal ini membuat sebuah pembangunan tidak berjalan secara berkelanjutan.

“Kami ingin punya kepastian hukum. Siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, siapapun bupatinya, siapapun wali kotanya, pembangunan nasional itu kelanjutannya tetap terjaga,” ujar Basarah.

Pihaknya pun berharap, pimpinan MPR periode 2019-2024 mendatang mendukung usulan amandemen terbatas tersebut

“PDI Perjuangan menginginkan lima orang pimpinan MPR, berdasarkan perintah UU MD3 yang sekarang, itu adalah figur-figur dan partai-partai politik yang sepakat dengan agenda amandemen terbatas UUD 1945 ini,” kata Basarah.

Untuk itu, lanjut Basarah, PDIP akan berkomunikasi dengan partai-partai politik untuk menentukan komposisi pimpinan MPR dan melobi partai-partai politik untuk mendukung wacana amandemen terbatas UUD 1945.

Dia menyebut, PDIP membuka kemungkinan adanya unsur dari partai koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga masuk dalam komposisi pimpinan MPR selama mendukung wacana amandemen terbatas UUD 1945.

“Kita akan menyepakati komposisi pimpiman MPR dari Koalisi Indonesia Kerja atau bersama-sama dengan unsur dari Koalisi Indonesia Adil Makmur yang bersepakat, yang commited, yang setuju diadakannya agenda amandemen terbatas UUD 1945,” ujar Basarah.

Komposisi pimpinan MPR itu, tambah dia, nantinya juga akan disetujui oleh Presiden terpilih Joko Widodo. “Mengenai siapa ketua atau wakil ketuanya tentu nanti itu adalah wewenang para ketua umum masing-masing partai politik dan itu atas dasar persetujuan Presiden Joko Widodo,” katanya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS