JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berpendapat, adanya perbedaan pandangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto selama Pilpres 2019 merupakan hal biasa. Menurut Megawati, perbedaan pandangan tersebut tidak perlu lagi diteruskan setelah pilpres usai.

“Saya bilang pada Beliau (Prabowo), ‘Mas…’, saya panggil Beliau itu Mas dari dulu, ‘Sebenarnya kalau kita berbeda pendapat itu biasa, kenapa harus diteruskan’,” kata Megawati, usai bertemu Prabowo di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2019).

Megawati pun mengajak Prabowo dan seluruh pendukungnya untuk rukun kembali demi kepentingan bangsa dan negara. Da menegaskan bahwa tak ada partai koalisi ataupun oposisi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Baca: Megawati – Prabowo Bertemu, Djarot: Pertemuan yang Menggembirakan

Bahkan Megawati mempersilakan Prabowo untuk datang ke kediamannya dan berdialog. “Mari kita rukun kembali, menjadi bersahabat kembali, untuk kepentingan bangsa dan negara dan kita tentunya harus bisa melakukan ini dengan diskusi. Silakan datang ke tempat saya,” ujar Megawati.

Pertemuan antara Prabowo dan Megawati berlangsung selama sekitar dua jam. Dalam pertemuan itu, Prabowo didampingi Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani dan Ketua DPP Partai Gerindra Edhy Prabowo.

Sementara, Megawati tampak didampingi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan politisi PDIP Pramono Anung, serta dua politisi PDIP yang juga anak Megawati, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

Sementara itu, Hasto mengatakan, partainya memiliki konsep pembangunan yang sama dengan yang ditawarkan oleh Partai Gerindra sebelumnya. Hal itu dia sampaikam menanggapi rencana Gerindra menawarkan konsep program kepada Presiden Jokowi untuk bekerja sama dalam membangun pemerintahan yang efektif.

“Kami belum bertemu tentang detail masalah itu. Tapi dari garis besar masalah pokoknya, karena kami bekerja sama (dengan Partai Gerindra) pada tahun 2009, sehingga kerja sama itu mau tidak mau juga terjadi, semacam sintesa dalam hal kebijakan,” ujar Hasto di kediaman Megawati.

“Maka, kalau kami bicara politik kedaulatan energi, Gerindra setuju. Politik kedaulatan pangan, Gerindra setuju. Politik kedaulatan keuangan, Gerindra setuju. Karena 2009 itu kami diskusikan jadi platformnya,” lanjut dia.

Meski demikian, Hasto memastikan, kesamaan pandangan tersebut bukan berarti Gerindra akan masuk ke dalam koalisi partai politik pendukung pemerintahan. Sebab, masuknya Gerindra dipastikan mendapatkan penolakan dari anggota parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf, misalnya Nasdem, Golkar, PPP dan PKB.

Bisa jadi, peluang kerja sama dengan Gerindra terbangun di legislatif, MPR dan Pilkada serentak lainnya. “Pak jokowi kan juga mendengar, kemarin, ketika Pak Surya Paloh, Pak Airlangga, untuk tidak (menambah anggota) koalisi. Kita lihat dari sisi positifnya bahwa koalisi harus dibangun sebelum pilpres,” ujar Hasto.

“Tapi kan ada ruang kerja sama di parlemen, ada ruang kerja sama di MPR. Ada upaya untuk menyepakati sistem politik ke depan. Sistem pemilu itu apakah terbuka atau tertutup,” imbuhnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS