JAKARTA – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Ahmad Basarah mengatakan, ada gejala kuat di sebagian kecil masyarakat yang kembali mempertentangkan nilai-nilai luhur yang sudah menjadi konsensus bangsa Indonesia.

Basarah menjelaskan, fenomena itu dapat dilihat mulai dari konsensus kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika, pertentangan Islam versus Pancasila, pertentangan NKRI versus Khilafah.

Bahkan, imbuh dia, sudah ada pihak yang menyatakan tekadnya bahwa pada 2024 Indonesia harus berubah menjadi negara Khilafah.

“Gerakan politik ini membawa pikiran dan semangat intoleransi, melakukan monopoli kebenaran, anti terhadap keberagaman, dan bercita-cita mendirikan negara Khilafah,” kata Basarah saat diskusi di sekretariat Pengurus Pusat Persatuan Alumni (PP PA) GMNI, Senin (22/7/2019).

Menurut keterangan Polri, ujar dia, kelompok tersebut juga mulai menginfiltrasi ke partai politik, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan kalangan intelektual.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu pun menjelaskan, diskusi yang digelar PA GMNI itu bertujuan membuka memori kolektif sejarah bangsa Indonesia bahwa ada 3 komponen utama penopang Indonesia, yaitu golongan Islam, golongan nasionalis, dan TNI/Polri.

Dia menegaskan, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan konsensus yang disepakati para pendiri bangsa.

Selain itu, para pendiri bangsa bersepakat menanggalkan identitas primordial dan melebur ke dalam identitas ke-Indonesia-an, dengan Pancasila sebagai tali pengikatnya.

Oleh karena itu, 3 komponen utama penopang bangsa yang juga melahirkan Indonesia, memiliki tanggung jawab kuat untuk terus menjaga Indonesia dan Pancasila.

“Ketiganya sama-sama merebut dan mempertahankan kemerdekaan, kemudian terbukti konsisten menjaga prinsip-prinsip dan dasar negara. Selanjutnya mereka masih eksis dalam panggung politik dan sosial nasional,” katanya.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, juga menegaskan persatuan ketiga komponen utama penopang bangsa Indonesia merupakan sebuah keharusan. Selain itu, Hasto menjelaskan desain koalisi ke depan.

Pertama, penataan sistem presidensial. Kedua, konsolidasi ideologi. Ketiga, berpijak pada sejarah dan keempat sepakat pada agenda strategis bangsa ke depan.

“Inilah yang akan kami tata. Inilah yang akan kami kawal. Seluruh elemen penopang bangsa harus bersatu-padu, saling menopang, dan bergotong royong,” kata dia.

Selain Hasto, diskusi peradaban bangsa yang diselenggarakan PA GMNI ini menghadirkan pembicara, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti, Sekretaris Jenderal PBNU Helmy Faishal Zaini, dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS