JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, usulan agar debat kandidat Pilpres 2019 menggunakan bahasa asing bertentangan dengan semangat Sumpah Pemuda.

Menurutnya, usul itu kontraproduktif karena secara langsung hendak mengesampingkan Bahasa Indonesia di acara nasional seperti debat kandidat.

Hasto menyebutkan, penggunaan bahasa asing di acara kenegaraan seperti debat pilpres bertentangan dengan UU Nomor 24 Tahun 1999 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara.

“PDI Perjuangan berpendapat bahwa usulan tim kampanye Prabowo-Sandi tersebut kontrapoduktif dengan semangat Sumpah Pemuda. Apakah ini karena isu yang beredar bahwa Tim Kampanye Prabowo-Sandi di back-up konsultan asing?” kata Hasto, Jumat (14/9/2018).

Hasto menambahkan seharusnya nasionalisme dijadikan prinsip dari tim kampanye. Ambisi kekuasaan harus dikesampingkan.

“Seluruh tim kampanye seharusnya menempatkan rasa cinta Tanah Air, kebanggaan terhadap jati diri dan kebudayaan bangsa, serta sejarah kemerdekaan bangsa sebagai hal prinsip yang tidak boleh dikalahkan hanya oleh ambisi kekuasaan,” ujarnya.

Wacana penggunaan Bahasa Inggris dalam Debat Kandidat Pilpres 2019 pertama kali disampaikan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon. Menurutnya, jika Bahasa Inggris digunakan maka ada kemajuan dalam forum debat antarkandidat Pilpres.

Fadli juga ingin format debat kandidat Pilpres 2018 nanti diubah. Ia menganggap debat seharusnya berjalan lebih interaktif dan tidak dibatasi waktu tertentu bagi para peserta pilpres dalam menjawab atau memaparkan penjelasan ihwal suatu isu.

“Kami mempertanyakan usul yang jelas jauh dari memperkuat semangat kebangsaan di tengah era globalisasi saat ini,” kata Hasto.

“Bagaimana mungkin semangat menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, kini direduksi sebagai sekadar keterampilan berbahasa asing?” imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) Mochammad Afifuddin menyebut usulan debat capres-cawapres berbahasa Inggris dan Bahasa Arab tidak penting. Sebab, Indonesia punya bahasa yang diakui sebagai bahasa ibu, yaitu Bahasa Indonesia.

“Enggak pentinglah yang kayak begitu. Menurut saya, Sumpah Pemuda juga sudah jelas, satu bahasa, Bahasa Indonesia. Ngapain sampai begitu-begitu (debat berbahasa asing)?” kata Afif di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat.

Namun demikian, usulan tersebut bisa saja diakomodasi. Hal itu tergantung dari kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS