Selasa
20 Oktober 2026 | 10 : 50

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Soal Komitmen Anti-Korupsi, Johan Budi: Sikap PDIP Tegas dan Tidak Abu-abu

pdip-jatim-johan-budi-s1

JAKARTA – Mantan juru bicara KPK Johan Budi SP menilai, PDI Perjuangan adalah partai politik yang memiliki komitmen kuat dan sikap tegas terhadap kasus korupsi.

PDI Perjuangan, kata Johan Budi, dalam setiap keputusan politiknya terkait pemberantasan korupsi, selalu bersikap tegas dan tidak abu-abu.

“PDI Perjuangan juga memiliki instrumen aturan partai sebagai payung hukum organisasi untuk penegakannya,” Johan Budi SP, di Jakarta, Senin.

Menurut Johan Budi, sikap tegas PDI Perjuangan telah berkali-kali diperlihatkan ketika kadernya yang menjadi anggota legislatif atau kepala daerah terkait kasus korupsi dan terkana operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Kasus terbaru terjadi pada anggota DPRD Kota Malang yang terkena OTT KPK. “PDI Perjuangan segera menerbitkan surat pemecatan terhadap kadernya, meskipun kasusya belum diproses di Pengadilan Tipikor,” calon anggota legislatif (caleg) DPR RI dari PDIP ini.

Dia menilai, sikap tegas PDIP bukanlah tindakan yang mudah jika berpijak pada asas praduga tak bersalah. “Namun, PDI Perjuangan lebih menempatkan pada sikap politik bahwa itulah komitmennya dalam mendukung pemberantasan korupsi,” ujarnya.

Caleg DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur VII ini menambahkan, PDIP juga memberikan ruang bagi aktivis antikorupsi untuk berkiprah. Baik dalam kepengurusan partai maupun dengan mencalonkan di jabatan politik yakni legislatif dan ekskutif.

Johan mencontohkan, PDIP mengusung aktivis antikorupsi Teten Masduki pada pilkada Jawa Barat. PDI Perjuangan, kata dia, juga mengusulkan sejumlah aktivis sebagai calon anggota legislatif.

“Itu adalah bagian dari upaya partai dalam membangun dan menguatkan pemberantasan korupsi dari internal organisasi,” jelasnya.

Dia menambahkan, contoh nyata ketiga adalah, sikapnya yang clear sejak awal ketika menyikapi Peraturan KPU yang melarang mantan narapidana korupsi menjadi caleg. PDI Perjuangan, sejak awal tidak memperdebatkan aturan itu sebagai bentuk dukungan mewujudkan integritas peserta pemilu.

“Sekarang  pada saat aturan itu ada polemik antara KPU dan Bawaslu, dan juga sebagian partai masih terjadi pro dan kontra, PDI Perjuangan sudah clear, karena tidak ada caleg yang mantan narapidana korupsi,” kata Johan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

EKSEKUTIF

2027, Alur Pelayanan Seluruh Puskesmas Surabaya Diselaraskan dengan Rumah Sakit

SURABAYA – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan menyelaraskan alur pelayanan seluruh Pusat Kesehatan Masyarakat ...
LEGISLATIF

Minta Tak Ada Pungutan Pemakaman, Kaji Ipuk: Jangan Bebani Keluarga Berduka

SURABAYA – Ketua DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri meminta pengelola tempat pemakaman umum (TPU) tidak melakukan ...
LEGISLATIF

Indi Naidha Prihatin Dugaan Kekerasan Siswa Sekolah Rakyat Jember

JEMBER – Sekretaris Komisi D DPRD Jember, Indi Naidha, menyoroti dugaan kekerasan terhadap tiga siswa Sekolah ...
KRONIK

Gus Falah Desak Kasus Penganiayaan Terhadap Kepsek Lamongan Diusut Tuntas

LAMONGAN – Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil X (Lamongan-Gresik), Nasyirul Falah Amru yang akrab ...
EKSEKUTIF

Bupati Blitar Dorong Santri Percaya Diri dan Berani Tampil Lewat Lomba Pidato

BLITAR – Bupati Blitar Rijanto mendorong para santri terus mengembangkan kemampuan berbicara di depan umum, ...
KABAR CABANG

Sambut Hari Sumpah Pemuda, DPC Ngawi Siapkan Turnamen Futsal Berhadiah Jutaan Rupiah

NGAWI – Semangat Sumpah Pemuda bergemuruh di lingkungan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Ngawi. Dalam rangka ...