JAKARTA – Menteri Dalam Negeri yang juga politisi senior PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo memutuskan tidak maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu legislatif 2019.

Alasannya, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menugaskannya untuk tetap menjabat Mendagri. Demikian pula Presiden Joko Widodo. “Enggak maju, sudah fix. Sudah cukup,” ujar Tjahjo, kemarin.

“Bu Mega sebagai pimpinan saya di parpol menugaskan saya untuk menyelesaikan tugas sebagai Mendagri. Saya siap, taat. Demikian juga, apa yang diperintahkan Pak Jokowi, saya siap, taat,” tambah dia.

Lagipula, menurut Tjahjo, tidak pantas apabila seorang Mendagri maju sebagai caleg. Sebab, berdasarkan huruf k Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, seorang menteri tidak wajib mengundurkan diri apabila ingin menjadi caleg.

Menteri hanya perlu mengajukan cuti. Artinya, dalam posisi itu, terjadi potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan dirinya sendiri, partai politik tempat ia bernaung dan pemerintah.

“Ya, karena kan saya sebagai Mendagri ini melekat dengan semua pihak. Kalau saya ada label caleg, mau ketemu KPU, Bawaslu, kan enggak etis,” jelas Tjahjo.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung membenarkan, Presiden Joko Widodo tidak mengizinkan Mendagri untuk nyaleg. Selain Mendagri, ada sejumlah menteri yang diperintahkan Presiden untuk tidak maju sebagai caleg.

“Ada beberapa menteri yang tidak diizinkan, misalnya, Mendagri, saya Seskab, ada juga Menkeu, Menlu, Menhan. Itu portofolio yang sulit ditinggalkan,” kata Pramono.

Mengenai menteri-menteri yang maju menjadi Caleg itu, Seskab mengakui, beberapa menteri akan menjadi pengumpul suara, votegetter bagi partai yang bersangkutan.  Dia menunjuk contoh Menko PMK Puan Maharani di daerah pemilihan (dapil) Solo.

“Suara Mbak Puan pada waktu Pileg yang lalu itu hampir 400.000, artinya kan 2 kursi sendiri. Sehingga kalau kemudian tidak maju, suara itu akan sangat disayangkan,” terang Seskab.

Beberapa menteri yang lain, sambung Seskab, kebetulan dari PKB itu ada 3 (tiga), kemudian Nasdem tidak ada, PPP antara ya atau tidak karena Menteri Agama sendiri sedang konsentrasi untuk haji. Itulah beberapa menteri yang memang mencalonkan.

Mengenai Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi, Pramono Anung mengatakan, bahwa yang bersangkutan telah meminta izin dari Presiden, dan Presiden telah memberikan izin karena Johan Budi akan maju dari PDI Perjuangan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS