Selasa
26 November 2024 | 12 : 40

Survei Terkini: Gus Ipul-Puti 49,3 Persen, Khofifah-Emil 43,7 Persen

pdip-jatim-closing-statement2

SURABAYA – Sehari jelang pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim Rabu besok (27/6/2018), Pusat Studi Media Baru dan Perubahan Sosial Universitas Negeri Surabaya (Unesa) mempublikasikan hasil survei terbaru yang diambil pada 8-22 Juni 2018.

Hasilnya, 49,3 persen memilih duet Calon Gubernur Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Cawagub Puti Guntur Soekarno, mengungguli pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto yang mendapatkan 43,7 persen suara.

”Yang menjawab tidak tahu atau belum menentukan pilihan sebesar 7 persen,” ungkap Koordinator Penelitian Pusat Studi Media Baru dan Perubahan Sosial Unesa, Ardhie Raditya, dalam konferensi pers di Surabaya, Selasa (26/6/2018).

Akademisi Unesa itu mengatakan, dari sisi geografis, Gus Ipul-Puti memenangkan tiga kluster wilayah, yaitu Arek (Surabaya dan sekitarnya), Mataraman (kawasan barat Jatim), dan Tapal Kuda (kawasan timur Jatim). Sedangkan Khofifah-Emil hanya mampu unggul di Mataraman dalam (Lamongan, Tuban, Bojonegoro) dan Madura.

Menurut Ardhie, Gus Ipul-Puti unggul seiring menguatnya harapan masyarakat pada figur pemimpin yang memadukan kalangan Nahdliyin (religius) dan nasionalis. Narasi perpaduan itu digenjot sebulan terakhir seiring momentum Juni sebagai Bulan Bung Karno.

”Hal itu tercermin dari tingkat persetujuan publik yang cukup besar terhadap perpaduan nasionalis-religius di Jatim, yaitu sebesar 69,7 persen. Dan 53,8 persen publik menilai perpaduan itu ada pada kandidat nomor urut 2,” ujarnya.

Ardhie menambahkan, publik juga lebih menyukai sikap Gus Ipul yang dipersepsikan santun, tidak angkuh, dan rendah hati.

Sedangkan suara Khofifah-Emil tergerus seiring resistensi publik dengan fatwa fardhu ain (wajib memilih bagi setiap umat Islam) yang diterbitkan kubu Khofifah-Emil pada 3 Juni lalu. Apalagi, dalam fatwa itu ada pernyataan, pihak yang tidak memilih Khofifah-Emil berarti mengkhianati Allah SWT dan Rasulullah.

”Sebanyak 70,1 persen masyarakat menolak fatwa fardhu ain memilih Khofifah-Emil. Fatwa itu mengagetkan masyarakat, karena berarti jika tidak memilih Khofifah-Emil, maka dia berdosa. Sebesar 65,3 persen publik menilai. fatwa fardhu ain itu bukan termasuk cara berpolitik yang baik,” kata Ardhie.

”Secara sosiologis, fatwa itu menyentak publik Jatim dan berkorelasi negatif ke persepsi publik terhadap Bu Khofifah dan Pak Emil,” tambah alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut.

Survei tersebut mengambil responden 1.200 orang di 38 kabupaten/kota pada 8-22 Juni 2018. Ini adalah survei dengan pengambilan waktu termutakhir jelang coblosan 27 Juni. Survei ini memiliki margin of error 2,85 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

KRONIK

Hari Guru Nasional, Bupati Fauzi Apresiasi Dua Pendidik Raih Prestasi Tingkat Nasional

SUMENEP – Pada peringatan Hari Guru Nasional 2024, Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo memberi apresoasi atas ...
KABAR CABANG

Untuk Risma-Gus Hans dan Eri-Armuji, PDIP Surabaya Gelar Doa Bersama dan Santuni Anak Yatim Piatu

SURABAYA – Memasuki hari kedua masa tenang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ...
LEGISLATIF

DPRD Surabaya Bentuk Pansus Raperda Pengembangan Ekraf

SURABAYA – Sidang paripurna ketiga DPRD Surabaya pada Senin (25/11/2024) memutuskan pembentukan panitia khusus ...
EKSEKUTIF

Usai Cuti Kampanye, Eri Pastikan Pengerjaan Proyek Strategis di Kota Surabaya

SURABAYA – Setelah dua bulan cuti kampanye Pilkada 2024, Eri Cahyadi kembali ke Balai Kota Surabaya melanjutkan ...
LEGISLATIF

Jaga Kepercayaan Rakyat dan Pastikan Pilkada Berlangsung Demokratis, Pulung Harap APH Netral

SURABAYA – Anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Pulung Agustanto menyoroti pentingnya netralitas ...
KABAR CABANG

Menangkan Pilgub Jatim, DPC Kota Probolinggo Perkuat Saksi

PROBOLINGGO – Memenangkan Risma-Gus Hans di Pilkada Jawa Timur menjadi sebuah harga mati bagi kader PDI Perjuangan ...