JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait meyakini bahwa permainan politik identitas sudah tidak laku untuk mempengaruhi pemilih dalam Pemilu Presiden 2019.

Hal ini terlihat dari elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai petahana yang tetap tinggi meskipun politik identitas masih kerap menyerang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

“Semakin hari, apalagi jelang Pilpres 2019, dukungan publik ke Jokowi semakin kuat dan tinggi,” kata Maruarar, Rabu.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI yang akrab disapa Ara ini mengacu pada survei Indo Barometer yang dirilis kemarin. Presiden Jokowi sebagai petahana memiliki elektabilitas tertinggi sebesar 40,7 persen.

Elektabilitas Jokowi masih unggul cukup jauh dari pesaingnya, Prabowo Subianto, yang hanya dipilih 19 persen responden.

Menurut Maruarar, hampir tidak ada parpol atau tokoh yang mengaku telah memainkan politik identitas. Namun realitanya hal itu terjadi saat ini.

Untungnya, sebut dia, politik identitas itu tak memengaruhi pilihan rakyat terhadap Jokowi. Rakyat cukup cerdas untuk memilih berdasarkan kinerja dan kapabilitas.

“Hampir tidak ada orang Indonesia yang menginginkan politik identitas digunakan untuk memenangkan suatu kontestasi,” kata anggota Komisi XI DPR ini.

Ara juga mengatakan, hampir semua lembaga survei menyatakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla memuaskan .

“Kepuasan masyarakat ke Pemerintahan Jokowi-JK terus mengalami tren kenaikan, walaupun masih ada perbedaan tingkat kepuasan dengan elektabilitas Jokowi menjelang Pilpres 2019,” kata Ara.

Ia menjelaskan perbedaan tersebut antara kepuasan dan elektabilitas sekitar 15-20 persen, tapi yang harus diyakinkan ke depan supaya publik yang puas kinerja Jokowi semuanya memilih Jokowi kembali pada Pilpres 2019.

“Rakyat berani memilih karena puas dengan kinerja pemerintahan Jokowi, sementara yang belum memilih karena masih menggunakan perasaan,” ujarnya.

Menurut dia, kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemerintahan Jokowi-JK di antaranya mengenai kebijakan membangun dari pinggiran. Karena, kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana desa hingga Rp 60 triliun setahun membuat pembangunan di pedesaan semakin bergeliat.

“Kebijakan yang menarik dalam Nawacita adalah anggaran desa, tidak ada presiden yang bisa mengucurkan Rp 60 triliun setahun untuk desa. Pak Jokowi mampu melakukan itu dan disambut baik rakyat desa,” jelasnya.

Ia mengatakan tidak ada visi misi sebuah pemerintahan yang terlaksana secara sempurna, karena sebagai negara demokrasi sangat wajar apabila janji-janji pemerintah itu ditagih oleh masyarakat.

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menyampaikan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi sebagai presiden selama 3,5 tahun sebesar 68,6 persen. Sementara, masyarakat yang menyatakan kurang puas/tidak puas sama sekali 29, 4 persen. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS