Ketua Badan Sosialisasi MPR Ahmad Basarah

JAKARTA – Wakil Sekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) takkan diloloskan dalam undang-undang. Sebagai pemilik suara terbesar di DPR, PDI Perjuangan meyakinkan takkan melegalkan LGBT.

Basarah mengaku kaget dengan pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut di DPR saat ini sudah ada lima fraksi yang menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk mengatur pengesahan perkawinan sejenis dan LGBT

“Sebagai parpol yang punya fraksi di DPR kami juga kaget atas pernyataan tersebut, mengingat dalam catatan legislasi kami di DPR dalam Prolegnas 2018 tidak ada pembahasan tentang RUU LGBT maupun Perkawinan Sejenis sebagaimana yang dilansir Pak Zul,” ujar Basarah, Minggu (21/1/2018).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI itu menuturkan, dalam Panitia Kerja (Panja) RUU KUHP memang ada pembahasan dan diskusi tentang LGBT ataupun perkawinan sejenis.

Menurut Basarah, pembahasan soal itu pun masih berlangsung dan belum ada kesimpulan ataupun keputusan apa pun.

Meski demikian Basarah melihat sisi positif pada pernyataan Zulkifli, yakni sebagai pengingat.

“Ambil hikmahnya bahwa dalam negara hukum Pancasila tidak dibolehkan ada norma undang-undang atau peraturan perundang-undangan mana pun yang akan melegalisasi perkawinan sejenis maupun LGBT, seperti yang dilakukan sebagian bangsa Barat yang memang paham ideologinya mengagung-agungkan kebebasan individu,” tegasnya.

Peraih gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Diponegoro itu menambahkan, Indonesia yang berpaham Pancasila tidak membiarkan warga negaranya bebas mengekspresikan kebebasan Individunya karena ada batasan etika, prinsip ketuhanan dan kemanusiaan.

“Dengan demikian menurut pendapat saya, tidak akan mungkin ada fraksi-fraksi di DPR yang bakal menyetujui jika ada usulan untuk melegalisasi LGBT dan perkawinan sejenis,” tambah dia.

Legislator dari dapil V Jawa Timur itu menambahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri selalu mengingatkan kepada seluruh kader-kadernya di DPR ataupun DPRD agar konsisten memedomani Pancasila.

“Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan wajib hukumnya untuk menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedomannya,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS