BEKASI – Presiden Jokow Widodo (Jokowi) mengatakan, pemerintah mulai 2018 akan masuk ke pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara besar-besaran atau masif. Langkah ini dilakukan setelah pembangunan infrastruktur sudah banyak yang akan selesai.

“Ini harus dilakukan, karena kalau tidak kita mulai, kekuatan penduduk usia produktif kita yang 60 persen dari total penduduk Indonesia itu bisa hilang,” kata Jokowi kepada wartawan usai menghadiri acara penyerahan Sertifikat Kompetensi Pemagangan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Bekasi, Rabu (27/12/2017).

Jokowi menyebutkan, kalau pembangunan SDM sudah masuk ke anggaran yang betul-betul besar-besaran, kalangan industri, pabrik, manufaktur, akan dilibatkan, termasuk urusan upah.

Pemerintah, tambah dia, bisa saja nanti berkontribusi. Seperti melalui kontribusi subsidi di upah, atau bisa lewat pengurangan pajak. “Saya kira banyak pilihan yang bisa dikerjakan,” ujarnya.

Saat di depan peserta program pemagangan di BBPLK Bekasi kemarin, Jokowi menegaskan, bahwa SDM Indonesia memiliki kemampuan untuk berkompetisi dengan negara-negara lain. Hanya, sebutnya, kekuatan ini belum dimaksimalkan potensinya.

Menurut Jokowi, Indonesia memiliki 250 juta penduduk, dan 60 persen dari penduduk adalah anak muda. Jumlah tersebut, menurut presiden, akan terus meningkat dan diperkirakan nanti tahun 2040 jumlah usia produktif Indonesia mencapai 195 juta.

Mantan Wali Kota Solo ini menegaskan, bahwa 60 persen anak-anak muda usia produktif itu adalah kekuatan.

“Ini adalah kekayaan kita, dan ini adalah peluang kita untuk memenangkan persaingan dalam berkompetisi dengan negara-negara lain. Kalau kita bisa mengelola, kalau kita bisa memanfaatkan potensi ini, kita akan menjadi bangsa pemenang,” tegasnya.

Jokowi mengingatkan, bahwa sertifikat kompetensi itu sangat penting sekali, karena jelas telah diuji kompetensinya dalam bidang apa.

Dia menunjuk contoh misalnya untuk urusan di front office itu bisa dibawa kemana-mana, yang menunjukkan bahwa mereka telah dilatih untuk bisa melayani di front office.

Untuk itu, Jokowi berharap apa yang telah didapatkan dan dipelajari dari program magang itu betul-betul bisa bermanfaat bagi pengembangan SDM, serta berguna bagi negara, bagi bangsa, bagi industri-industri yang menggunakan jasa.

Jokowi juga mengingatkan, bahwa sertifikat kompetensi ini bukanlah akhir dari perjalanan peserta pemagangan, tapi ini justru baru merupakan awal.

“Teruskanlah mengembangkan kemampuan-kemampuan, teruskanlah berinovasi, dan tunjukkan bahwa sumber daya manusia Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara yang lain,” tutur Jokowi.

Program pemagangan nasional ini merupakan kerja sama antara Pemerintah dengan Apindo dan Kadin yang diikuti oleh 56.119 orang yang meliputi perusahaan/industri sektor perbankan, manufaktur, pariwisata/perhotelan, ritel, perikanan dan kelautan.

Dari jumlah tersebut, yang mengikuti uji kompetensi sebanyak 6.201 orang, dinyatakan kompeten sebanyak 5.635 orang, dan tidak kompeten sebanyak 566 orang.

Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS