JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo minta para kepala daerah menjadikan kasus-kasus operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pelajaran berharga.

“Jangan ada kongkalikong dalam pembahasan anggaran. Eksekutif daerah, jangan suka lobi-lobi hanya demi untuk mendapatkan kesepakatan. Apalagi sampai kemudian tergoda memberi ‘imbalan’,” kata Tjahjo.

Permintaan itu di sampaikan saat Pembekalan Kepemimpinan Pemerintah Dalam Negeri bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Angkatan III Tahun 2017, di aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri di Jakarta, Rabu (6/12/2017).

Jika praktik main mata dalam pembahasan anggaran terus dilakukan, Tjahjo tidak menampik OTT akan kembali terjadi. Terlebih, tambah dia, sekarang KPK sedang gencar ‘memelototi’ daerah.

“Kami ingin tekankan  perencanaan anggaran jangan ada bargaining yang berkaitan dengan dana dengan DPRD,” tegas mantan Sekjen PDI Perjuangan ini.

Tjahjo juga minta, agar pemda juga tidak memaksakan program pada DPRD untuk disepakati, yang kemudian disertai dengan imbalan. Karena praktik seperti itu, mau disembunyikan seperti apa pun, pasti terbongkar.

“Jadi jangan main-main dengan anggaran rakyat. Jangan dijadikan bancakan, jika tak ingin bermasalah seperti yang terjadi di Jambi,” tuturnya.

Terkait ‘Janji Politik’ kepala daerah yang disampaikan saat pilkada, Tjahjo Kumolo mengatakan, janji itu yang harus ditunaikan saat menjabat nanti, lewat berbagai program pembangunan.

Tapi, dia mengingatkan, jangan sampai kemudian, program strategis nasional yang dilaksanakan di daerah terhambat oleh janji politik kepala daerah.

Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, jelas dia, para kepala daerah punya kewajiban mengawal dan memastikan program strategis pemerintah pusat terwujud.

“Gubernur, bupati, wali kota harus memastikan program strategis nasional harus berjalan dengan baik. Sinkron dengan skala prioritas gubernur, bupati, wali kota,” ujar Tjahjo.

Kepala daerah, sebutnya, adalah komandan perencanaan pembangunan di daerah. Kepala daerah yang mengendalikan operasional pemerintahan di daerah.

Karena itu, kepala daerah harus selalu memastikan, setiap program yang sudah dilansir jadi kebijakan, benar-benar dieksekusi. Harus ada evaluasi rutin kepada para SKPD selaku perpanjangan tangan kepala daerah di lapangan.

“Bupati dan wali kota ini kan yang mengendalikan sehari-hari dibantu Sekda dan SKPD. Gubernur Sulsel contohnya, ya sekda itu tangan kanannya,” terang dia.

Jika kemudian merasa tak cocok misalnya dengan sekda atau kepala dinasnya, lanjut Tjahjo, kepala daerah harus berani mengevaluasi. Jangan sampai, karena ketidakcocokan itu, membuat akselerasi pembangunan berjalan tersendat.

“Kalau enggak cocok ya ganti saja, termasuk SKPD yang tidak mencapai target 3 bulanan, 6 bulanan harus diganti,” kata Tjahjo. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS