SURABAYA – Dua inovasi Pemkab Banyuwangi lolos dalam jajaran terbaik di Top 25 Inovasi Pelayanan Publik Jatim, yakni program Smart Kampung dan ‘Kembali ke ASI’.

Penghargaan itu diterima Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di acara Jambore Inovasi Pelayanan Publik di Gubeng, Surabaya, Selasa (5/12/2017).

Acara tersebut dihadiri Gubernur Jatim Soekarwo dan Deputi Kementerian PAN-RB Diah Natalisa.

Anas yang juga Calon Wakil Gubernur Jatim itu mengatakan, inovasi adalah pilar pemerintah untuk mengakselerasi pelayanan publik. Menurutnya, inovasi harus jadi pilar semua program, keluar dari rutinitas.

“Karena kalau tidak, pemerintah daerah tidak bisa mengejar ekspektasi publik,” ujar Anas seusai acara Jambore Inovasi Pelayanan Publik.

Kata Anas, inovasi-inovasi yang dia lakukan ini akan memperkuat keyakinan publik, bahwa inovasi-inovasi ini sudah jalan, bukan akan.

Dia bakal menjadikan sejumlah inovasi yang dilakukannya di Banyuwangi sebagai modal kampanye dalam Pilgub Jatim 2018 mendatang.

Anas selama ini memang dikenal getol berinovasi. Seperti Smart Kampung alias desa cerdas, menurutnya, program ini bisa menjadi alternatif konsep yang relevan menjawab kebutuhan publik.

”Desa dan kepala desa jangan hanya dijadikan sorotan terkait besarnya dana desa dari pusat dan alokasi dana desa dari pemerintah daerah, tapi juga harus diberdayakan dan dipercaya. Smart Kampung memberi instrumen bagi pemerintah desa untuk berinovasi melayani warga,” terangnya.

Dia menambahkan, ”Smart Kampung” adalah program pengembangan desa yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi (TI), kegiatan ekonomi produktif, peningkatan pendidikan-kesehatan, dan upaya pengentasan kemiskinan.

Smart Kampung diluncurkan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara pada 31 Mei 2016.

”Jadi ada tujuh kriteria ”Smart Kampung”, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua kriteria tersebut ditopang oleh teknologi informasi. Saat ini sudah 120 desa di Banyuwangi dialiri fiber optic,” papar cawagub dari PDI Perjuangan ini.

Salah satu wujud nyata ”Smart Kampung” adalah ”jalan tol” bagi warga kurang mampu saat akan mengurus Surat Pernyataan Miskin (SPM). Surat ini berguna untuk akses pelayanan kesehatan secara total.

”Dulu, pengurusan surat ini sampai tingkat kabupaten. Dengan Smart Kampung, cukup dilakukan di level desa. Jadi datanya yang jalan, bukan orangnya. Proses yang dulu rumit dan memakan waktu berhari-hari kini lebih simpel dan singkat hanya beberapa jam saja. Juga banyak surat-surat lain yang cukup di desa dan maksimal di kecamatan saja,” urai Anas.

Selain itu, kantor-kantor desa menjadi pusat beragam aktivitas publik, mulai dari kesenian hingga pendidikan.

”Sanggar-sanggar kesenian menggelar latihan di kantor desa, termasuk anak-anak belajar di kantor desa. Di Banyuwangi, kursus bahasa asing berbasis desa juga digelar di kantor-kantor desa,” ujarnya.

Dia optimistis model serupa bisa terus dikembangkan di Jawa Timur.

”Desa ini kan garda terdepan pembangunan daerah, jadi harus terus didukung. Selain lewat dana desa yang sudah luar biasa disalurkan Presiden Jokowi, pemerintah daerah perlu menyukseskannya dengan memberi ruang bagi pemerintah desa untuk melakukan inovasi,” pungkas Anas. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS