MANADO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, keberanian dalam mengambil sebuah keputusan adalah sesuatu hal yang sangat penting.

Penegasan itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Pembukaan Kongres Trisakti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) XX, di Graha Gubernuran, Kota Manado, kemarin.

Menurut Jokowi, dia pun telah menerapkannya dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Mulai dari penetapan Hari Lahir Pancasila, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan, hingga negosiasi dengan PT Freeport Indonesia.

Saat memutuskan untuk menerbitkan Perppu tentang Ormas, Jokowi menyampaikan kepada menteri-menteri terkait untuk menyiapkan perppu.

“Setiap memutuskan, saya yang bertanggung jawab. Ini adalah hak kewenangan yang diberikan kepada saya untuk membuat perppu,” kata Jokowi.

Jika perppu itu tak dikeluarkan, jelasnya, maka anti-Pancasila akan terus ada dan eksistensi bangsa Indonesia di masa mendatang dipertaruhkan. “Kalau kebenaran itu tidak kita lakukan, ya kita akan ragu-ragu terus. Kita ini takut terhadap apa, enggak ngerti saya,” ujarnya.

Soal 1 Juni sebagai Hari Lahir Pancasila melalui Keppres Nomor 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila, menurut Jokowi, saat itu banyak yang ragu.

“Ini nanti jadi polemik, jadi ramai. Saya sampaikan, ini sejarah yang harus kita putuskan. Jangan ragu,” tutur Jokowi.

Padahal, tambah Jokowi, dasar pemikiran menjadikan 1 Juni Hari Lahir Pancasila adalah karena Pancasila merupakan hal sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. “Pancasila sebagai ideologi negara. Jangan ragu. Tapi setelah diputuskan ya enggak ada apa-apa,” ucapnya.

Pun keputusan Jokowi terkait divestasi saham 51 persen pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia.

”Berapa puluh tahun kita hanya diberi sembilan persen, diam saja. Saya enggak tahu diamnya karena apa. Apakah takut? Apakah karena diberi sesuatu karena memang saya enggak ngerti?” katanya.

Untuk itu, dia menugaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Menteri BUMN Rini Soemarno, untuk melakukan perundingan. Walaupun sudah berlangsung selama tiga tahun, negosiasi masih terus dipertahankan.

“Nego terus minta 51 persen, jangan mundur,” ujar presiden.

Hal ini karena dia meyakini jika usaha keras pemerintah akan memberikan hasil yang terbaik. “Tapi saya yakin kita dapat (51 persen). Kalau kita ragu-ragu terus ya dimainin terus,” ujarnya.

Dia juga menyatakan pentingnya ketegasan dalam menjaga sumber daya alam laut Indonesia. Apalagi selama ini ribuan kapal negara asing banyak yang mengambil hasil laut Indonesia dengan bebas tanpa peringatan.

“Kita diamkan saja. Ini kita ngerti, apa memang kita enggak ngerti, ngerti tapi diam, apa memang tidak ngerti. Tapi masa tujuh ribu kapal lalu lalang diam saja,” tutur Jokowi.

Akibatnya, sumber daya laut semakin berkurang dan nelayan pun kehilangan mata pencaharian. Namun, keberanian menindak kapal laut yang mengambil ikan di perairan Indonesia baru dilakukan saat posisi Menteri Kelautan dan Perikanan dijabat Susi Pudjiastuti dengan mengeluarkan kebijakan menenggelamkan kapal-kapal tersebut.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, dan Ketua Presidium GMNI Chrisman Damanik. Juga tampak hadir Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, serta Gubernur Jawa Timur Soekarwo. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS