SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya kembali melakukan penjajakan dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk memulai ulang proyek trem. Sebelumnya, pendanaan proyek angkutan massal cepat tersebut dibatalkan pemerintah pusat.

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan pihaknya segera mengadakan rapat dengan PT KAI dan membahas kerja sama lanjutan.

“Kami sudah mengontak PT KAI lagi. Kami akan membicarakan soal bagaimana kerja sama lanjutan,” kata Risma, kemarin.

Jika tidak ada perubahan kerja sama, lanjut Risma, maka skema realisasi trem juga tidak akan berubah. Hanya saja lelang yang sebelumnya direncanakan oleh pemerintah pusat, akan dilakukan sendiri oleh Pemkot Surabaya.

Terkait persiapan tender, pemkot juga akan mengundang sejumlah pakar perguruan tinggi dan lembaga terkait.

“Di APBD perubahan kami sudah alokasikan anggaran untuk trem sebesar Rp 18 miliar, namun itu untuk sewa lahan PT KAI. Ini antisipasi jika PT KAI berubah pikiran dan tidak mau kerja sama,” jelas dia.

Meski demikian, pihaknya tetap ingin agar PT KAI seperti sesuai rencana semula dan tidak mengubah kerja sama yang sudah terjalin saat skema pendanaan dari pemerintah pusat.

Yakni, meski skema pendanaan dari pemkot, PT KAI tetap menjadi operator untuk angkutan massal cepat di Surabaya ini.

“Karena kita mengakui, kalau soal perkeretaapian pemkot tidak kompeten, sehingga kami berharap operatornya tetap PT KAI. Jadi kita serahkan ke sana saja, nggak hanya pengadaan lahannya, tapi juga operasionalnya,” urai Risma.

Sedangkan untuk pendanaan, Risma menyebut bahwa tidak akan banyak menggunakan APBD. Namun ia bertekad agar sumber pendanaan trem semuanya akan dilakukan investor.

“Pemkot dengan APBD akan mendukung untuk subdisi tarifnya,” ujarnya.

Risma juga menarget frontage road selesai 2019 sehingga dilanjutkan pembangunan Jembatan Joyoboyo sebagai penunjang angkutan dari Bundaran Waru menuju tengah kota. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS